
Surabaya, satukanindonesia.com* – Mengapa material tiang pancang untuk pembangunan Pelabuhan Sapeken senilai Rp20 miliar justru tersimpan di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo? Pertanyaan ini menjadi salah satu sorotan dalam polemik pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sumenep tersebut.
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur akhirnya memberikan penjelasan resmi. Melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pelayaran, Andika Prabowo, S.T., Dishub Jatim menegaskan bahwa pekerjaan Penyediaan Material Pembangunan Pelabuhan Sapeken (PAK) Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai kontrak. Pihaknya juga membantah tudingan bahwa proyek tersebut merupakan pekerjaan fiktif.
Penjelasan ini disampaikan menyusul berkembangnya pemberitaan dan pertanyaan publik mengenai realisasi pekerjaan senilai Rp20 miliar tersebut. Terutama karena material utama berupa tiang pancang baja belum berada di lokasi pembangunan Pelabuhan Sapeken.

Andika menjelaskan, berdasarkan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis, paket pekerjaan tersebut memiliki dua ruang lingkup utama yang pelaksanaannya berada di dua lokasi berbeda.
“Seluruh proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan telah kami jalankan secara akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Andika dalam keterangan pers yang diterima redaksi, 17 November 2026.
*Material Tiang Pancang Berada di Pelabuhan Jangkar*
Pada bagian lain Andika menerangkan, ruang lingkup pertama adalah penyediaan material tiang pancang baja berdiameter 812 milimeter dengan ketebalan 14 milimeter. Material tersebut saat ini ditempatkan dan disimpan secara aman di kawasan Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
Penempatan di Jangkar merupakan lokasi penyimpanan sementara sebelum material memasuki tahap pemancangan di Pelabuhan Sapeken.
Sementara itu, ruang lingkup kedua berupa pekerjaan fisik perbaikan struktur dan pemasangan kelengkapan aksesori dermaga. Menurut Andika, pekerjaan tersebut telah diselesaikan langsung di lokasi Pelabuhan Sapeken, Kabupaten Sumenep.
Bertolak dari hal tersebut, Dishub Jatimmenyarakan bahwa keberadaan material di Pelabuhan Jangkar tidak dapat serta-merta diartikan sebagai tidak adanya pelaksanaan pekerjaan. Pihaknya menyatakan bahwa penyediaan material dan pekerjaan fisik yang menjadi bagian dari kontrak telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis.
“Kami tegaskan bahwa tidak terdapat pekerjaan fiktif sebagaimana yang dituduhkan. Seluruh item pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak dan telah dilakukan proses serah terima pekerjaan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegas Andika.
Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyayangkan munculnya sejumlah pemberitaan yang dinilainya belum berimbang, meskipun pihaknya mengaku telah memberikan penjelasan secara lisan sebelumnya.
Menurutnya, keterangan resmi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai pelaksanaan paket pekerjaan tersebut.
*Pembangunan Lanjutan Menunggu Ketersediaan Anggaran*
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah belum dimulainya tahap konstruksi fisik lanjutan, khususnya pemasangan tiang pancang di Pelabuhan Sapeken.
Andika menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan dan penyesuaian kapasitas anggaran daerah. Artinya, penyediaan material dalam paket pekerjaan tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan, sedangkan tahap pembangunan berikutnya masih menunggu ketersediaan alokasi anggaran.
Dishub Jatim, lanjutnya, tetap berkomitmen mengupayakan anggaran pada periode mendatang agar pembangunan Pelabuhan Sapeken dapat dilanjutkan.
Kelanjutan pembangunan tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas transportasi laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep.
Klarifikasi Dishub Jatim ini memberikan penjelasan mengenai pembagian lingkup pekerjaan, lokasi penyimpanan material, serta alasan belum berjalannya tahap konstruksi lanjutan. Namun, persoalan yang menjadi perhatian publik tetap berkaitan dengan kesinambungan antara pengadaan material, pelaksanaan fisik, dan realisasi pembangunan pelabuhan hinggal benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Terkait dengan hal ini, Guntur Cahyana dari Mitra Publik Indonesia (MPI), lembaga yang bergerak dalam pemantauan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik menyatakan, “Kita apresiasi keterbukaan Dinas Perhubungan. Ini sesuai dengan amanat keterbukaan informasi publik. Agar proses pembangunan berjalan dengan baik, kita bisa terus kawal secara kritis konstruktif. Kita dorong proses ini berjalan dengan baik agar on the track.” (Tim).










