• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

November 21, 2026
Material Proyek Pelabuhan Sapeken Rp20 Miliar Tersimpan di Jangkar, Ini Penjelasan Dishub Jatim

Material Proyek Pelabuhan Sapeken Rp20 Miliar Tersimpan di Jangkar, Ini Penjelasan Dishub Jatim

November 21, 2026
Demi Keadilan, APRI Dukung Perjuangan DBH Migas Papua Barat

Demi Keadilan, APRI Dukung Perjuangan DBH Migas Papua Barat

November 21, 2026
ADVERTISEMENT
25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

November 21, 2026
Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

November 20, 2026
Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

November 20, 2026
Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

November 20, 2026
Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

November 20, 2026
Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

November 20, 2026
Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

November 20, 2026
Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

November 20, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Sabtu, November 21, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

(Ekonomi)

November 21, 2026
in Ekonomi
0
0
SHARES
5
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
FOTO: Mendes PDT, Yandri Susanto menyampaikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026)//Tangkapan Layar

JAKARTA, satukanindonesia.com – Pemerintah mengalokasikan Rp34,57 triliun dana desa untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan, penggunaan dana tersebut tidak berarti aset desa berpindah ke pemerintah pusat, melainkan akan menjadi milik desa.

“Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa,”kata Yandri.

Katanya, pembangunan KDKMP bisa menjadi infrastruktur penunjang kegiatan usaha, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Koperasi itu diharapkan menjadi wadah aktivitas ekonomi, yang bisa membuat kegiatan usaha di tingkat desa semakin kuat.

“Karena Kopdes itu memang menjadi alat pemerintah, dan akan menjadi gerakan ekonomi di desa,”ujarnya.

Yandri menyampaikan, pernyataan itu untuk menanggapi permohonan pengujian sejumlah ketentuan undang-undang terkait pelaksanaan KDKMP yang tengah diproses Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menetapkan penyesuaian alokasi dana desa untuk mendukung implementasi KDKMP sebesar 58,03 persen dari pagu dana desa setiap desa. Secara nasional, alokasi itu mencapai Rp34,57 triliun.

Kebijakan ini menjadi salah satu materi yang dipersoalkan dalam permohonan uji materi perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 di MK.

Para pemohon menilai, pengalokasian dana desa untuk KDKMP berpotensi mengesampingkan prioritas pembangunan, yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa.

Permohonan tersebut diajukan Kepala Desa Prawatan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Mereka menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Menanggapi gugatan tersebut, Yandri mengatakan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terus berkoordinasi dengan 10 asosiasi desa terkait pelaksanaan KDKMP. Ia mengeklaim, para kepala desa yang ditemuinya tidak menyampaikan keberatan terhadap program tersebut.

Meski demikian, Yandri menyatakan, menghormati langkah para pemohon dalam menguji kebijakan pemerintah melalui MK. Hingga Jumat (20/11/2026), kementeriannya belum diminta memberikan keterangan dalam perkara itu.

Selain penyesuaian dana desa, pembangunan fasilitas KDKMP juga didukung skema pembiayaan perbankan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026.

Dalam aturan itu, pembiayaan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP dibatasi maksimal Rp3 miliar per unit gerai. Pembiayaan dikenakan bunga 6 persen per tahun dengan jangka waktu 72 bulan.

Pasal 2 ayat (6) PMK tersebut mengatur bahwa gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa.

Dengan skema tersebut, pembangunan KDKMP melibatkan dua jalur pendanaan, yakni penyesuaian alokasi dana desa dan pembiayaan perbankan melalui Agrinas.

Pemerintah menempatkan fasilitas yang dibangun sebagai aset daerah atau desa, sementara besarnya alokasi dana desa dan dampaknya terhadap ruang fiskal pembangunan di tingkat desa masih menjadi bagian dari perdebatan. [***/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Dana DesaKoperasi Merah PutihMendes PDTYandri Susanto
ShareTweetSend

Related Posts

Gaji PNS akan Dibayar Lewat Koperasi Merah Putih

Gaji PNS akan Dibayar Lewat Koperasi Merah Putih

Oktober 16, 2026
Mendes Dorong Kepastian Agraria bagi 34.323 Desa di Kawasan Hutan

Mendes Dorong Kepastian Agraria bagi 34.323 Desa di Kawasan Hutan

September 10, 2026
Mendes Yandri Tegaskan Kopdes Merah Putih dan BUMDes Bersinergi Perkuat Ekonomi Desa

Mendes Yandri Tegaskan Kopdes Merah Putih dan BUMDes Bersinergi Perkuat Ekonomi Desa

Juli 16, 2026

Mendes PDT Tegaskan Pesantren Jadi Pilar Utama Pembentuk Karakter Masyarakat Desa

Juni 15, 2026

Pastikan MBG di Desa Berkualitas, Mendes Tegaskan Mitra Dapur Jangan Main-main

April 4, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?