
JAKARTA, satukanindonesia.com – Pemerintah mengalokasikan Rp34,57 triliun dana desa untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, penggunaan dana tersebut tidak berarti aset desa berpindah ke pemerintah pusat, melainkan akan menjadi milik desa.
“Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa,”kata Yandri.
Katanya, pembangunan KDKMP bisa menjadi infrastruktur penunjang kegiatan usaha, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Koperasi itu diharapkan menjadi wadah aktivitas ekonomi, yang bisa membuat kegiatan usaha di tingkat desa semakin kuat.
“Karena Kopdes itu memang menjadi alat pemerintah, dan akan menjadi gerakan ekonomi di desa,”ujarnya.
Yandri menyampaikan, pernyataan itu untuk menanggapi permohonan pengujian sejumlah ketentuan undang-undang terkait pelaksanaan KDKMP yang tengah diproses Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menetapkan penyesuaian alokasi dana desa untuk mendukung implementasi KDKMP sebesar 58,03 persen dari pagu dana desa setiap desa. Secara nasional, alokasi itu mencapai Rp34,57 triliun.
Kebijakan ini menjadi salah satu materi yang dipersoalkan dalam permohonan uji materi perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 di MK.
Para pemohon menilai, pengalokasian dana desa untuk KDKMP berpotensi mengesampingkan prioritas pembangunan, yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa.
Permohonan tersebut diajukan Kepala Desa Prawatan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.
Mereka menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Menanggapi gugatan tersebut, Yandri mengatakan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terus berkoordinasi dengan 10 asosiasi desa terkait pelaksanaan KDKMP. Ia mengeklaim, para kepala desa yang ditemuinya tidak menyampaikan keberatan terhadap program tersebut.
Meski demikian, Yandri menyatakan, menghormati langkah para pemohon dalam menguji kebijakan pemerintah melalui MK. Hingga Jumat (20/11/2026), kementeriannya belum diminta memberikan keterangan dalam perkara itu.
Selain penyesuaian dana desa, pembangunan fasilitas KDKMP juga didukung skema pembiayaan perbankan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026.
Dalam aturan itu, pembiayaan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP dibatasi maksimal Rp3 miliar per unit gerai. Pembiayaan dikenakan bunga 6 persen per tahun dengan jangka waktu 72 bulan.
Pasal 2 ayat (6) PMK tersebut mengatur bahwa gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa.
Dengan skema tersebut, pembangunan KDKMP melibatkan dua jalur pendanaan, yakni penyesuaian alokasi dana desa dan pembiayaan perbankan melalui Agrinas.
Pemerintah menempatkan fasilitas yang dibangun sebagai aset daerah atau desa, sementara besarnya alokasi dana desa dan dampaknya terhadap ruang fiskal pembangunan di tingkat desa masih menjadi bagian dari perdebatan. [***/GRW]













