Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa menata jalur sepeda dengan baik, meski sudah mendapatkan penghargaan.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat penghargaan Suistainable Transport Award (STA) 2021.
Salah satu hal yang disorot Djoko adalah buruknya sistem keamanan di jalur sepeda yang sudah dibangun Anies Baswedan saat ini.
Menurutnya, keselamatan pengguna sepeda belum diprioritaskan Anies. Jalur sepeda yang ada saat ini kata dia tidak berkelanjutan.
“Jalur sepeda masih perlu dipastikan faktor keamanan dan kenyamanannya bagi pengguna sepeda,” kata Djoko dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2020).
Selain jalur sepeda yang dianggap masih harus dibenahi, pemanfaatan trotoar yang belakangan direvitalisasi secara besar-besaran juga belum tepat sasaran.
Dia memberi contoh salah satu lokasi penggunaan trotoar yang salah sasaran adalah di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dimana fasilitas pejalan kaki itu justru dijadikan lapak oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).
Tidak hanya itu, di beberapa tempat lainnya. Trotoar juga acap kali dipakai menjadi tempat mangkal ojek online saat menunggu penumpang.
“Ini masih menjadi PR DKI Jakarta yang belum selesai,” tandasnya.
Selain dua masalah tersebut, masalah lain yang perlu dibenahi Anies Baswedan adalah masalah kemacetan.
Kebijakan ganjil genap yang diusung saat ini kata dia bukan solusi yang pas. Ganjil Genap justru membuat masyarakat menambah jumlah kendaraan mereka dengan nomor plat yang berbeda-beda. Imasnya masala kemacetan kembali menemui jalan buntu.
Djoko kemudian meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melanjutkan saja proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang digagas pendahulunya. Dimana sejumlah tiang ERP saat ini mangkrak di sepang jalan Medan Merdeka Barat.
“Ganjil-genap membuat warga cenderung membeli kendaraan bermotor yang berbeda pelat nomor kendaraan. Juga ada upaya pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor bagi yang belum sanggup membeli kendaraan bermotor,” tutupnya. (ms/bm)
