Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang berencana akan meningkatkan tarif parkir di Ibu Kota Jakarta, dari data yang diterima, tarif parkir tertinggi bahkan bisa mencapai Rp60 ribu.
Terkait rencana itu, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono menilai, Pemprov DKI Jakarta seharusnya punya sumber pendapatan lain selain dari tarif parkir.
“Tidak sepatutnya aspek pelayanan publik seperti parkir di DKI dijadikan sarana pendapatan seperti yang dilakukan saat ini dengan menaikkan tarif parkir,” kata Nusyirwan, dalam keterangannya, Kamis (24/6/2021).
Dia menilai, Pemprov DKI bisa memanfaatkan pendapatan dari tarif parkir saat ini untuk meningkatkan pelayanan kepada warga. Termasuk menata tempat parkir yang ada saat ini.
“Dengan tarif yang berlaku sebelumnya, seharusnya Pemda dapat menata lingkungan dengan penyediaan tempat parkir yang aman dan tertata dengan baik,” tambah dia.
Nusyirwan menilai, bukan hal yang sulit bagi Pemprov DKI mengelola pendapatan dari parkir. Mengingat, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta juga tidak sedikit. Sehingga dia menilai belum perlu menaikkan tarif parkir dalam waktu dekat ini.
“Dengan jumlah kendaraan yang banyak dan pendapatan daerah yang sudah cukup tinggi, lebih memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan publik dibanding daerah lain,” ucap dia.
Usulan Tarif Parkir Baru Jakarta
Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok aturan baru terkait tarif parkir baik yang on street maupun off street. Usulan adanya tarif parkir baru ini mengingat sudah lama aturan itu tidak diperbaharui.
“Harusnya 2 tahun sekali paling lambat dapat diubah. Dan ini sudah cukup lama,” kata Kasubag Tata Usaha UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta, Dhani, dalam diskusi virtual, Rabu (16/6/2021).
Saat ini, aturan tarif parkir yang dipakai di Jakarta, berdasarkan Pergub No. 31 Tahun 2017 dan Pergub No. 120 Tahun 2012.
Dari hasil kajian Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) khususnya untuk mobil dan motor dilakukan di 25 koridor dengan total 115 ruas jalan dilakukan batas atas bawah mereduksi kurang lebih di angka 40% kendaraan yang parkir dan untuk tarif batas atas dapat mereduksi kurang lebih 95% kendaraan yang parkir. (FA/SI).
