Jakarta, SatukanIndonesia.com – Adanya pemotongan bantuan sosial tunai (BST) yang dipotong oknum pendamping penerima bantuna, Menteri Sosial, Tri Rismaharini buka suara.
Risma mengaku tak memungut apapun dari kasus tersebut, juga pihaknya selalu mencoba untuk menyalurkan bansos tunai secara cepat. Kemensos juga selalu mengupayakan agar bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa sembako berkualitas terbaik.
“Saya susah-susah, mereka curiga saya yang bermain (korupsi). Saya enggak mungut apa pun,” ucap Risma di Tangerang, Rabu (28/7).
Saat itu, ia yang tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua titik di Kota Tangerang tersebut menemukan dugaan kecurangan penyaluran bantuan sosial oleh oknum pendamping di daerah
Berdasarkan temuan Risma di lapangan, diduga ada pungutan hingga Rp50 ribu kepada keluarga penerima manfaat setiap mendapatkan bantuan sosial tunai.
Sementara untuk bansos BPNT, Risma mendapati ada beberapa sembako yang diterima warga dengan nilai kurang dari Rp200 ribu.
“Ibu jujur saja, ibu diminta berapa uangnya sama pendamping? Rp50 ribu itu besar sekali,” kata Risma.
Beberapa warga juga diminta membayar kantong plastik seharga Rp5 ribu untuk membawa bantuan sembako dalam program BPNT. Padahal warga diperkenankan untuk memberikan uang saat mengambil bantuan sosial.
“Enggak boleh ada pungutan saat ambil bansos, ibu kalau diminta uang saat ambil bansos bilang sama yang minta ‘saya dikasih tahu bu mensos tidak boleh kasih uang’, bilang gitu ya bu,” kata Risma pada warga.
Terkait hal ini, Risma mengaku akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran bantuan sosial bersama dengan Mabes Polri. Sebabnya menurut Risma pemotongan bansos merupakan tindak pidana.
“Saya di sini dengan beberapa tim, termasuk dari Mabes Polri yang akan mendalami ini,” tuturnya.
Sebagai informasi, Kementerian Sosial memiliki tiga program bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/bantuan sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam penyalurannya ke RT/RW Kemensos dibantu oleh pendamping penerima manfaat. (FA/SI).
