Antara/Rivan Awal Lingga
Jakarta, SatukanIndonesia.com — Pemerintah berencana melenjutkan program vaksinasi mandiri atau vaksin berbayar untuk kelompok mampu tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung percepatan vaksinasi.
ADVERTISEMENT
Bendahara Negara ini menyebutkan, vaksinasi mandiri merupakan salah satu cara pemerintah mengakselerasi vaksinasi guna mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity).
“Upaya percepatan vaksinasi akan dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN maupun skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat mampu,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI, Selasa (24/8/2021).
Wanita yang akrab disapa Ani ini mengakui, program vaksinasi masih akan menjadi fokus pemerintah tahun depan. Harapannya, target 1 juta dosis per hari bisa ditingkatkan, mengingat target tersebut sudah tercapai di bulan Juni 2021.
“Diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan upaya percepatan vaksinasi, di antaranya melalui pelibatan pemda, personel, TNI-Polri, dan bidan yang dikoordinasikan oleh BKKBN,” ucap dia.
Guna melancarkan program tersebut, pemerintah akan menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin dengan menjalin kerja sama secara bilateral maupun multilateral.
Begitu juga mengupayakan produksi vaksin dalam negeri melalui dukungan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Pemerintah juga terus mendorong agar kampanye/edukasi dan pengawasan disiplin protokol kesehatan 5M tetap berlangsung sehingga penyebaran kasus Covid-19 dapat dikendalikan,” sebut Ani.
Adapun dalam RAPBN 2022, anggaran kesehatan mencapai Rp 255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara, lebih tinggi dari amanat UU kesehatan minimal 5 persen dari APBN.
Dari anggaran tersebut, alokasi penanganan pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai Rp 115,9 triliun melalui strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan.
Pemanfaatan anggaran tersebut akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan testing, tracing, and treatment, klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan.
(adm/SI)
