Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet. Alasannya, Jokowi sendiri selalu mengeluhkan kinerja beberapa menteri yang tidak dapat sejalan dengan program pemerintah.
“Reshuffle adalah momentum bagi Jokowi-Amin untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kinerja menteri-menteri di kabinet dengan alat ukur sederhana yakni melihat capaian-capaian para menteri selama 2 tahun ini,” kata Pj Ketua Umum PB HMI, Romadhon JASN, melalui siaran persnya, Jumat, 22 Oktober 2021. Baca Juga: Istana Ungkap Berbagai Capaian 2 Tahun Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf
Kebebasan Sipil , Selain itu, di momen 2 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Romadhon juga mengkritisi buruknya kebebasan sipil dalam berekspresi yang sangat dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia.
“Data empiris menunjukkan fakta dan bukti bahwa sangat minim atau hampir tidak ada ruang bagi pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah,” katanya lagi.
Dia mengatakan tidak sedikit rekan-rekan aktivis, mahasiswa dan masyarakat yang menghadapi konsekuensi yang cukup serius, mulai doxing, serbuan fitnah, hoax, peretasan akun. “Hal-hal semacam ini dapat menambah catatan buruk bagi perjalanan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Gemuknya Koalisi , Romadhon menambahkan gemuknya koalisi pemerintahan di parlemen dengan jumlah 82 persen memunculkan absolutisme power yang akan berakibat buruk pada masa depan demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Rapor Merah! BEM UI Desak Jokowi Copot Sejumlah Menteri dan Pejabat yang Punya Nilai Buruk
Penanganan COVID-19 Berhasil , Meskipun demikian, dia mengapresiasi keberhasilan penanganan COVID-19 yang tepat, cepat, cermat, terukur dan efisien oleh Jokowi-Ma’ruf Amin sehingga Indonesia tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu negara yang terbilang sukses dalam menangani Pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan besar global.
“Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka infeksi dan kematian akibat COVID-19, baik pada gelombang pertama dan kedua,” kata dia.
Lebih lanjut, Romadhon menyarankan agar pemerintah tetap waspada dan melakukan langkah-langkah yang terukur untuk menghadapi gelombang ke-3 pandemi COVID-19 yang diperkirakan terjadi di bulan Desember ini.(Nal/SI)
