Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pihak Istana menyampaikan berbagai capaian selama dua tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin.
Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Jokowi selama dua tahun ini berhasil menciptakan keseimbangan dalam mengatasi berbagai persoalan di Tanah Air.
“Selama dua tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM,” ujarnya dalam pers rilisnya, Jumat (22/10/2021).
Baca Juga: Rapor Merah! BEM UI Desak Jokowi Copot Sejumlah Menteri dan Pejabat yang Punya Nilai Buruk
Selain itu, dia mengungkapkan Presiden Jokowi fokus pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan dalam penanganan pandemi. Penanganan kesehatan dalam masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan.
“Di antaranya membangun sistem RS rujukan pasien Covid-19 nasional, sistem 3T (test, tracing, treatment), penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan,” katanya.
Sedangkan untuk penanganan sosial ekonomi diwujudkan dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja. Kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemi yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara.
Dia mengatakan keberhasilan diplomasi Presiden Jokowi dalam pengadaan vaksin yang dilakukan sejak pertengahan 2020. “Alhamdulillah, kerja keras ini menghasilkan pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor enam di dunia,” imbuhnya.
Dia menuturkan upaya pengembangan vaksin produk dalam negeri Vaksin Merah Putih oleh lembaga penelitian dan universitas-universitas terus didorong. “Sehingga diharapkan Indonesia mandiri dalam produksi vaksin Ccvid-19 pada tahun 2022,” tuturnya.
Fadjroel juga mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus itu, vaksinasi dan perekonomian.
Baca Juga: Survei SMRC: 68,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi – Maruf Amin
“Ekonomi Indonesia pada Triwulan kedua 2021 mencapai pertumbuhan 7,07% setelah pada awal pandemi 2020 terkontraksi sampai -5,32%. Pada level sosial ekonomi mikro daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga. Tiga strategi penanganan pandemi Covid-19 yaitu: kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM menunjukkan hasil positif yang diakui masyarakat dunia.,” kata dia.
Tidak saja menangani pandemi Covid-19, Fadjroel mengatakan bahwa kebijakan pembangunan nasional tetap berlanjut. Di antaranya pembangunan sumberdaya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau dan hilirisasi industri.
“Selama dua tahun ini presiden, melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, bendungan, embung dan lain-lain agar tercipta keterhubungan antar daerah. Sedangkan pembangunan SDM diwujudkan dalam kebijakan merdeka belajar, digitalisasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia,” ungkapnya.
Transformasi ekonomi dalam bentuk ekonomi hijau direalisasikan dengan melanjutkan upaya deforestasi yang telah mencapai 75,03%, teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan program Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Solar B-30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan termasuk restorasi lahan gambut dan mangrove. “Sedangkan hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang. Pada sektor UMKM, presiden juga mendorong hilirisasi industri dan digitalisasi,” ujar dia.
Kemudian kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM, dia mengatakan hal tersebut tetap menjadi bagian penting dari implementasi transformasi progresif. Termasuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik (secara lisan dan tertulis).
“Presiden Joko Widodo melanjutkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per mei 2021, penanganan mafia pertanahan, penyelesaian konflik agraria, upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam proses juga pembaharuan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres No. 53 Tahun 2021,” bebernya,
Terakhir penyelenggaraan PON Papua, dia menilai sebagai bagian dari perwujudan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian Timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan Bangsa Indonesia,” pungkasnya.(Nal/SI)
