Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Abhan mengatakan, Bawaslu merupakan sebuah lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir.
Karena itulah, Abhan mengatakan dalam proses demokrasi langsung di Indonesia ini ada beberapa hal yang menurutnya perlu diperbaiki. Menurutnya, sejak demokrasi dilakukan secara langsung, maka praktik politik uang meningkat. Pelanggaran ini yang sering terjadi ketika demokrasi langsung dilakukan. Baca Juga: Fokus Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres, Golkar Komunikasi dengan Parpol Lain untuk Cawapres
“Kami menyadari demokrasi yang sedang dijalankan ini ada beberapa yang harus diperbaiki. Misalnya bahwa apakah demokrasi itu langsung menghasilkan money politik? Karena begitu proses demokrasi, pemilu banyak pelanggaran money politik,” kata Abhan, di Anyer, Serang, Banten Jumat 12 November 2021.
Selain itu, proses demokrasi langsung seperti saat ini juga banyak melahirkan politisasi suku agama ras dan antargolongan atau SARA. Hal itu menurut Abhan harus diminimalisir. Baca Juga: Kandasnya Gugatan AD/ART Demokrat, Jansen: Pikiran Busuk dan Begal Dimanapun akan Selalu Kalah!
“Bahwa demokrasi langsung ini banyak melahirkan politisasi sara, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu kita tidak mungkin mengada, tetapi kewajiban kita bagaimana potensi pelanggaran itu yang harus kita minamlir,” ujarnya. Baca Juga: Spanduk Anies Baswedan Calon Presiden 2024 – 2029 Bermunculan di Jakarta
Bawaslu, kata Abhan, tidak akan tinggal diam dan telah melakukan sejumlah upaya agar potensi pelanggaran itu tidak terjadi. Selain pengawasan, Bawaslu juga akan menindak apabila ditemukan pelanggaran.
“Kalau melakukan pelanggaran, diawasi setelah diawasi harus ditegakkan aturan. Fungsi berikutnya yaitu penindakan baik itu pidana maupun yang sifatnya administrasi,” ujarnya. (Nal/SI)
