Jakarta, SatukanIndonesia.com – Himpunan Kurator Pengurus Indonesia (HKPI) mengadakan Pelatihan Khusus Berkesinambungan bagi para kurator di Jakarta, Jumat (15/03/19).
Pelatihan yang mengangkat Tema “On Going Concern Dalam Kepailitan” sebagaimana dimaksud pada pasal 104 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dilaksanakan di Sekretariat HKPI, The Belleza Permata Hijau, Jakarta Selatan, Jumat (15/03/19).
Ketua Umum HKPI Soedeson Tandra mengatakan, tujuan dari pelatihan ini secara umum ada dua. Pertama, melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang isinya kurator setiap 5 tahun wajib mengikuti pelatihan lanjutan. Kedua, yaitu untuk membekali anggota agar bisa lebih profesional dalam menjalankan profesinya.
“Untuk HKPI khususnya diwajibkan setiap tahun 1 kali (pelatihan) karena ini profesi kita membekali anggota itu dengan peraturan teknis profesional untuk meningkatkan kemampuan. Sebab di dalam pelatihan ini kita tidak hanya bicara undang-undangnya tapi kita bicara pelatihannya,” ujar Tandra saat di wawancara di sela pelatihan.
Dalam pelatihan ini, terangnya juga akan kembali diingatkan mengenai aturan dan kode etik. Tandra berpendapat dalam menjalankan profesi kedua unsur ini sangat penting khususnya mengenai kode etik.
“Ada di dunia yang agak gelap, kejujuran, kepercayaan, kerja dan etikat baik, itu ada di dunia etik. Aturan sudah jelas tapi bisa jadi ada yang kurang maksimal. Di pelatihan kita ingatkan dasar-dasar itu kembali di samping kita memberikan pengetahuan yang baru,” terangnya.
Dengan adanya pelatihan ini Tandra berharap, kemampuan kurator mengalami peningkatan baik dari teknis maupun profesionalisme. Sebab mereka tidak hanya kembali diingatkan mengenai dasar-dasar peraturan tetapi juga mendapat informasi terbaru dari dua narasumber yang dihadirkan.
Perlindungan Terhadap Kurator atas Gugatan Pihak Lain
Saat ditanya apakah pelatihan ini juga menyinggung cara kurator menghadapi gugatan hukum dari pihak-pihak tertentu, Tandra menyatakan materi yang disampaikan kali ini benar-benar bersifat teknis. Menurutnya, jika dalam menjalankan profesi seorang kurator berpegangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik maka seharusnya hal itu dapat dihindari.
Namun, jika kurator bekerja sudah sesuai koridor tetapi masih saja digugat atau dilaporkan oleh oknum tertentu maka sebagai organisasi HKPI akan memberikan pembelaan. “Itu namanya kriminalisasi, pasti kita bela,” tegasnya.
Ada dua pembicara utama dalam pelatihan ini pertama yaitu Titik Tedja Ningsih yang merupakan hakim pengadilan niaga dan pembicara kedua yaitu Hadi Subhan, akademisi dari Universitas Airlangga, Surabaya.
Pelatihan kali ini dihadiri oleh 102 peserta. Jumlah ini melampaui target pengurus HKPI yang sebelumnya hanya menargetkan sebanyak 100 orang. HKPI menegaskan, pelatihan seperti ini akan tetap dilakukan untuk mengakomodir anggota baik itu sebagai syarat perpanjangan kartu anggota maupun untuk tetap menjaga kualitas dari kurator itu sendiri.(*)
