Jakarta, Satukan Indonesia.Com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Jakarta akan menjadi pusat bisnis bak kota New York, Amerika Serikat, jika ibu kota dipindahkan. Menurutnya, lokasi yang paling tepat sebagai pengganti ibu kota adalah di luar Pulau Jawa.
“Jadi nanti kegiatan ekonomi bukan hanya di Jawa, industri itu harus di luar Jawa untuk meratakan ekonomi bangsa. Sedangkan Jakarta kita buat bagaimana jadi kota dagang dan bisnis yang fokus kayak New York,” ujar JK di istana wakil presiden, Jakarta, Selasa (30/4).
JK mengatakan keinginan memindahkan ibu kota di luar Jakarta merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kewenangan otonomi suatu daerah. Pemerintah juga dinilai bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan.
“Lebih nyaman juga kan, tidak macet, tidak ribut, sehingga pemerintahan mudah dicapai. Dicari daerah yang penduduknya tidak banyak, jadi di luar Jawa,” katanya.
Selain itu, lanjut JK, suatu daerah juga harus memenuhi syarat lokasi strategis untuk menjadi ibu kota negara. Warga yang tinggal di daerah tersebut juga harus memiliki toleransi yang baik dan bersifat nasionalis.
Sementara berdasarkan rekomendasi Bappenas, suatu wilayah yang menjadi ibu kota harus minim bencana. Menurut JK, kecil kemungkinan wilayah di kawasan Sumatera menjadi ibu kota lantaran rawan bencana seperti gempa dan tsunami.
“Ini butuh riset yang betul dan pemilihan yang adil,” ucap JK.
Saat ini, kata dia, wacana pemindahan ibu kota masih dalam tahap kajian. Ia tak dapat memastikan berapa lama waktu untuk mengkaji pemindahan tersebut. Pasalnya butuh rencana mendetail dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, hingga ahli planologi.
“Ini mesti detail. Masih dalam studi nanti baru rekomendasi di mana yang memenuhi syarat. Setelah itu mana yang paling mendekati syarat baru disetujui,” tuturnya.
Rencana pemindahan ibu kota telah mencuat sejak dua tahun lalu. Hal itu ingin dilakukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta. Wacana ini kembali muncul dalam pembahasan rapat terbatas di istana, Senin (29/4). (*)
