MANOKWAR, SatukanIndonesia.Com – Guna mengantisipasi gejolak. Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap, pemerintah pusat menunjuk orang asli Papua (OAP) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur dan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) di provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, pemerintah pusat harus menunjuk Pj Gubernur PBD Orang Asli Papua yang sudah lama mengabdi di tanah Papua terlebih khusus di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
“Supaya dia (Pj Gubernur OAP tersebut-red) bisa mengetahui letak geografis, dan kultural di wilayah setempat. Minimal yang menjadi Pj Gubernur harus paham. Siapa pun dia yang ada disitu harus anak Papua, terlebih anak asli di Papua Barat Daya,”tegas Maxsi Nelson Ahoren, Ketua MRPB kepada SatukanIndonesia.Com, Sabtu (26/11/2022).
Menurutnya, masih banyak orang asli Papua yang memiliki potensi. Tidak hanya di birokrasi tetapi juga ada di Kejaksaan, Pengadilan, Tokoh Akadimisi dan Kakanwil.
“Di birokrasi, banyak yang sudah menduduki jabatan – jabatan yang layak diajukan atau diusulkan. Maka pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri jugfa harus mengambil keputusan yang tidak menciptakan konflik,”sebutnya.
Apalagi belakangan ini, kata dia, Papua Barat Daya merupakan wilayah yang berpotensi konflik. Oleh karena itu, diharapkan Pj Gubernur secara otomatis dari OAP setempat.
“Saya harap kita lihat anak – anak negeri di wilayah tersebut. Baik Pj Gubernurnya maupun Sekda, ini sudah waktunya. Saya kira perjuangan PBD ini adalah perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan,”ucap Ahoren.
Dia mengungkapkan, upaya MRP Provinsi Papua Barat mengenai Pj Gubernur dan Sekda provinsi PBD sudah dilayangkan ke Mendagri.
“Jika pemerintah mengira bahwa belum ada OAP yang siap, saya kita banyak OAP yang menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintan pusat,”katanya.
Dicecar terkait perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN), Ketua MRPB menyarankan, pemerintah pusat tidak pelru mengambil dari luar tanah Papua. pasalnya, masih banyak honorer OAP khususnya di Pemprov Papua Barat.
“Kita di provinsi Papua Barat punya jatah kan kurang lebih 14 ribu, jadi menurut saya dengan angka yang cukup besar ini bisa dibagikan langsung ke provinsi PBD. Tidak perlu ada distribusi ASN dari provinsi lain,”tegas dia.
Kenapa demikian, menurut dia, persoalan distribusi ASN dari luar tanah Papua ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan masyarakat Papua menolak DOB.
“OAP sudah sangat siap, untuk bekerja di provinsinya sendiri. Ini kesempatan, jadi pemrerintah pusat tidak perlu. Yang bisa bangun negeri ini adalah anak-anak negeri sendiri,”ungkapnya.
Maka, diharapkan kepada Bupati dan Walikota di provinsi Papua Barat dan PBD untuk mendata ulang honorer yang sudah ada, supaya tinggal direkrut ke DOB tersebut.
“Tujuan pemekaran DOB ini kan, untuk menjawab kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat asli setempat,”pungkasnya. [GRW]
