Kabupaten Toba, SatukanIndonesia.Com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba sepakati R- APBD Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023, sebesar 1. 147. 237. 136. 736,- (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
Rapat Paripurna resmi dibuka Ketua DPRD Kabupaten Toba, Effendi SP. Napitupulu, dan 2 Wakil Ketua, masing-masing Mangatas Silaen, dan Candrou Manurung, yang dihadiri 22 Anggota DPRD Toba lainnya, diruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba, Balige, Provinsi Sumatera Utara, pada, Rabu, (30/11) dan berita ini diterima media SatukanIndonesia.Com hari ini.
Selanjutnya, Rapat Paripurna juga menetapkan 2 Ranperda Tahun 2022 yakni Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Toba, serta Ranperda Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, terkait pendapat akhir fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Toba, dalam rangka menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurut Fraksi Golkar dihadapan Paripurna, diwakili Ketua Fraksinya, Tomson Manurung, mengatakan, agar Pemerintah Daerah, dalam hal Ini kepada Bupati Toba, untuk meningkatkan PAD dari sektor penerimaan Pajak Daerah, dimintakan untuk melakukan pendataan objek dan subjek pajak secara terukur dan optimalisasi sistem digitalisasi restribusi daerah. Serta dimintakan juga optimalisasi pendapatan dari sektor rumah makan dan restoran, restribusi tempat wisata.
Masih disampaikan Tomson, terkait pengembangan daerah sekitar By Pass Balige, terhadap penataan kawasan, agar dikelola dengan baik, dengan pola cluster kawasan pemukiman penduduk, kawasan perkantoran, dan kawasan industri.
Selanjutnya, pendapat Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan N. Yunior Hutapea, terkait Ranperda BPJS, pihaknya menyepakati, sebab dikatakan para pekerja berpotensi kecelakaan kerja, dan kepada siapa saja, yang berdampak langsung terhadap sosial ekonomi si pekerja. sehingga menurut Fraksinya juga sangat dibutuhkan satu alat pengaman sosial, jika terjadi resiko sosial ekonomi dalam dunia kerja.
Masih pendapat Fraksi, terkait di sektor kesehatan, fraksi Perindo, yang diwakili Torang Sitorus, memberikan tanggapan dan saran, agar pihak Kesehatan Toba, dalam hal ini RSUD Porsea, dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Toba, dan memperhatikan optimalisasi sistem birokrasi pelayanan kesehatan.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Toba, diawali Laporan pelaksanaan Rapat Paripurna, atas Quorum kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Toba, oleh Sekwan DPRD Kabupaten Toba, Jhoni Hutajulu.
Paripurna juga dihadiri, selain pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, dalam hal ini Bupati Toba, Ir. Poltak Sitorus, Sekdakab Toba, Drs. Augus Sitorus, para Pimpinan OPD, juga dihadiri unsur Forkompimda Toba, yakni Kapolres Toba, AKBP Taufiq Hidayat, Kajari Tobasa, dihadiri Kasi Intel, Gilbert Tindaon, dan juga disaksikan pihak insan pers yang bertugas di DPRD Kabupaten Toba.(GH)
