• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
DPR Desak Pemerintah Talangi Kerugian Pebisnis Korban Lapindo

DPR Desak Pemerintah Talangi Kerugian Pebisnis Korban Lapindo

September 19, 2019
Operasi Zebra 2026: Bangun Tertib Berlalu Lintas Demi Keselamatan Bersama.

Operasi Zebra 2026: Bangun Tertib Berlalu Lintas Demi Keselamatan Bersama.

November 18, 2026
Anggaran Infrastruktur Senilai Rp 118.8 miliar Diduga Bocor, Kejati Jabar akan usut

Anggaran Infrastruktur Senilai Rp 118.8 miliar Diduga Bocor, Kejati Jabar akan usut

November 18, 2026
ADVERTISEMENT
BMKG: Hujan dengan Intensitas Ringan hingga Sedang Berpotensi Mengguyur Jakarta Hari Ini

BMKG: Hujan dengan Intensitas Ringan hingga Sedang Berpotensi Mengguyur Jakarta Hari Ini

November 18, 2026
Polri Pecat Irjen Eko Hadi dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Polri Pecat Irjen Eko Hadi dalam Kasus Penyadapan Prabowo

November 18, 2026
Pansus DPRD Batam Gesa Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum, Anwar Anas: Perkuat Aspek Penegakan Hukum

Pansus DPRD Batam Gesa Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum, Anwar Anas: Perkuat Aspek Penegakan Hukum

November 18, 2026
Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

November 18, 2026
Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

November 18, 2026
Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

November 18, 2026
Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

November 18, 2026
Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

November 17, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Rabu, November 18, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Ekonomi

DPR Desak Pemerintah Talangi Kerugian Pebisnis Korban Lapindo

[Ekonomi]

September 19, 2019
in Ekonomi
0
0
SHARES
136
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Lumpur Lapindo (Foto: istimewa)

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memasukkan uang ganti rugi pengusaha korban Lumpur Lapindo dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.  Desakan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (18/9/19).

Anggota Komisi V DPR RI Sungkono mempertanyakan keputusan pemerintah yang belum menganggarkan uang ganti rugi pengusaha korban Lumpur Lapindo tahun depan. Padahal, dalam hasil notulensi rapat Badan Anggaran (Banggar) antara pemerintah dan DPR beberapa waktu silam, wakil rakyat memberikan catatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah tanah dan bangunan bagi pengusaha korban Lumpur Lapindo di Peta Area Terdampak (PAT).

“Dalam UU APBN jelas tidak membedakan antara rakyat dan pengusaha korban Lumpur Lapindo. Namun, dalam pelaksanaannya ada dikotomi, kami mohon kepastiannya karena persoalan ini sudah 14 tahun,” katanya, Rabu (18/9/19).

Menanggapi permintaan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah menyampaikan hasil notulensi rapat banggar tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Namun, saya diminta untuk menulis surat tertulis untuk beliau (Sri Mulyani),” jelasnya.

Ia mengaku jika Kementerian PUPR belum menganggarkan uang ganti rugi bagi pengusaha korban Lumpur Lapindo dalam RAPBN 2020. Saat ini, penyelesaian kasus Lumpur Lapindo ditangani oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo di bawah Kementerian PUPR.

“Namun demikian kalau disepakati oleh Presiden atau Bu Menkeu pasti akan kami anggarkan,” paparnya.

Ia mengatakan jumlah uang ganti rugi bagi pengusaha korban Lumpur Lapindo kurang lebih sebesar Rp700 miliar. Uang itu untuk mengganti lahan para korban.

Bukan persoalan uang, lanjutnya, pemerintah belum menganggarkan lantaran perhitungan uang ganti rugi membutuhkan penyesuaian. Alasannya, pengusaha mulanya mengajukan uang ganti rugi untuk mesin, rumah, dan lahan. Namun, pada akhirnya mereka hanya meminta uang ganti rugi atas tanah saja.

“Kalau pengusaha harus diputuskan dalam rapat terbatas kabinet. Nah, kabinet belum menyetujui,” paparnya.

Pemerintah baru membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak menggunakan dana talangan dari pemerintah sebesar Rp827 miliar.

ADVERTISEMENT

Tahun depan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengendalian Lumpur Lapindo sebesar Rp380 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pengaliran lumpur 40 juta meter kubik (m3) slurry dan peningkatan tanggul setinggi dua kilometer (km).

“Kalau anggarannya (di 2020) ada Rp380 miliar untuk fisik, tanggul. Ada yang menyedot lumpur, tetap harus dibuang kan lumpur karena masih keluar,” kata Basuki pada Juni lalu.

Pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana alam di Sidoarjo itu melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007. Penandatanganan perjanjian dilakukan pada Juli 2015 lalu.

Namun, sampai saat ini dana talangan tersebut belum dilunasi Grup Bakrie. (*)

Komentar Facebook

Tags: APBNDPREkonomiLapindo
ShareTweetSend

Related Posts

Legislator Minta Pemerintah Jaga Defisit APBN  dan Optimalkan Penerimaan Negara

Legislator Minta Pemerintah Jaga Defisit APBN dan Optimalkan Penerimaan Negara

Oktober 12, 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran: APBN Perkuat Program Prioritas dan Stabilitas Ekonomi

2 Tahun Prabowo-Gibran: APBN Perkuat Program Prioritas dan Stabilitas Ekonomi

Oktober 9, 2026
Wawali Harris Bobihoe Borong Produk UMKM Hasil Tangan Terampil Emak- Emak

Wawali Harris Bobihoe Borong Produk UMKM Hasil Tangan Terampil Emak- Emak

September 25, 2026

Tanggapi Kebijakan Efisiensi, DPD RI : Otsus Papua Bukan Beban APBN

Agustus 28, 2026

Revitalisasi Dua Ruangan UPT SMPN 017 Lobutua Senilai Rp1,04 Miliar Dipertanyakan, Kepala Sekolah Dikabarkan Menghindar Saat Dikonfirmasi

Agustus 27, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?