Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil meraih peringkat pertama Kinerja Anggaran Tahun 2022 kategori pagu sedang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Rabu (17/5/2023).
Pemberian penghargaan dilangsungkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang berlangsung secara hybrid di Ballroom Dhanapala Kemenkeu, Jakarta.
Piagam penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dalam kesempatan itu, Suhajar menyampaikan pesan dari Mendagri yang secara khusus mengapresiasi seluruh jajaran staf di lingkup Kemendagri. Capaian tersebut menurut Mendagri,tak lepas dari kerja keras serta kekompakan seluruh staf.
“Assalamualaikum, rekan-rekan. Terima kasih atas kerja keras dan kekompakannya sehingga (kita berhasil) mendapatkan penghargaan ini. Salam hangat!” ujar Mendagri melalui pesan singkat di tengah kunjungan kerjanya ke Medan, Sumatera Utara, sebagaimana dilansir Kompas.com, Rabu.
Dalam Raknornas itu, piagam penghargaan diberikan langsung oleh Menkeu kepada kementerian dan lembaga (K/L) atas Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 dengan urutannya, yaitu pagu besar diberikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan hak asasi manusia (HAM), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung (MA).
Selanjutnya untuk pagu sedang, yaitu Kemendagri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kemudian untuk kategori pagu kecil, diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Menkeu Sri Mulyani dalam arahannya mendorong kepada seluruh K/L sebagai pengguna anggaran untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam situasi atau kondisi yang tidak menguntungkan, baik di dalam negeri maupun luar negeri secara optimal dan fleksibel.
Meski begitu, ia meminta seluruh pihak untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan negara dan terus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan juga dunia usaha.
Adapun acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri PAN-RB, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala LAN, Wakil Ketua Polri (Wakapolri), Rektor Universitas Indonesia (UI), serta pejabat eselon I K/L.(***)
