Johanis mengatakan, selama semester 1 tahun 2023 hingga 30 Juni 2023, sebanyak 2.707 laporan masuk ke KPK. Laporan itu terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, BUMN, dan BUMD.
“Di DKI Jakarta ada laporan yang diterima berjumlah 359 laporan, kemudian di Jawa Barat ada jumlahnya 266 laporan, kemudian di Jawa Timur ada 213 laporan, kemudian Sumatera Utara ada 202 laporan, dan di Jawa Tengah ada 135 laporan,” ujar Johanis kepada wartawan.
Dari 2.707 laporan tersebut kata Johanis, sebanyak 329 laporan tidak memenuhi kriteria dugaan tindak pidana korupsi, sehingga laporan tersebut diarsipkan.
Selanjutnya, sebanyak 2.378 laporan dilanjutkan pada proses klarifikasi. Dari 2.378 itu, sebanyak 2.229 sudah selesai diverifikasi.
Kemudian dari hasil verifikasi, sebanyak 3 pengaduan diteruskan ke internal, 1 pengaduan diteruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH) lain atau APIP, 1.057 pengaduan ditindaklanjuti untuk penelaahan, 1.168 laporan belum dapat ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan uraian dugaan fakta tindak pidana korupsi.
Dari 1.057 pengaduan yang ditindaklanjuti untuk penelaahan itu kata Johanis, sebanyak 962 laporan telah selesai proses telaah, dengan rekomendasi tindak lanjut untuk eksternal 11 laporan, internal 83 laporan, klarifikasi Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) sebanyak 118 laporan, dan pengarsipan sebanyak 750 laporan.
“Kenapa diarsipkan, pengarsipan artinya laporan ini belum memenuhi syarat, kemudian diarsip, manakala ada tambahan-tambahan laporan maka akan ditindaklanjuti proses verifikasinya,” pungkas Johanis.
