• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk oleh Presiden

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk oleh Presiden

Maret 15, 2024
Program MBG Presiden Prabowo Habiskan Anggaran 173 Triliun

Program MBG Presiden Prabowo Habiskan Anggaran 173 Triliun

November 16, 2026
Dana Pesangon Mau Dikelola Pemerintah, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027

Dana Pesangon Mau Dikelola Pemerintah, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027

November 16, 2026
ADVERTISEMENT
ASEAN Sepakati Deklarasi Mineral Kritis, Indonesia Perkuat Rantai Pasok Kawasan

ASEAN Sepakati Deklarasi Mineral Kritis, Indonesia Perkuat Rantai Pasok Kawasan

November 16, 2026
540 Peserta Meriahkan Ini Karimun Run 10K di Bandara Raja Haji Abdullah

540 Peserta Meriahkan Ini Karimun Run 10K di Bandara Raja Haji Abdullah

November 15, 2026
Serangan Israel ke RS Nasser di Gaza Dikecam Indonesia dan 17 Negara

Serangan Israel ke RS Nasser di Gaza Dikecam Indonesia dan 17 Negara

November 15, 2026
Akses Foto Pengguna Tanpa Persetujuan, Italia Denda Meta Rp 16,18 Triliun

Akses Foto Pengguna Tanpa Persetujuan, Italia Denda Meta Rp 16,18 Triliun

November 15, 2026
Hadapi Gejolak Geopolitik, Presiden Filipina Serukan Persatuan Kawasan

Hadapi Gejolak Geopolitik, Presiden Filipina Serukan Persatuan Kawasan

November 15, 2026
Presiden Republik Indonesia Hadiri Sesi Retreat KTT ke-49 ASEAN

Presiden Republik Indonesia Hadiri Sesi Retreat KTT ke-49 ASEAN

November 15, 2026
GEGER! MARKAS JUDI ONLINE LINTAS NEGARA TERBONGKAR, 145 SITUS TERUNGKAP DAN DEPOSIT CAPAI RP13,9 TRILIUN

GEGER! MARKAS JUDI ONLINE LINTAS NEGARA TERBONGKAR, 145 SITUS TERUNGKAP DAN DEPOSIT CAPAI RP13,9 TRILIUN

November 15, 2026
Pengamat Politik Nilai Dasco Paling Layak Dampingi Prabowo, Ini Pertimbangannya

Pengamat Politik Nilai Dasco Paling Layak Dampingi Prabowo, Ini Pertimbangannya

November 15, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Senin, November 16, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Politik

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk oleh Presiden

[Politk]

Maret 15, 2024
in News, Politik
0
0
SHARES
45
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui rumusan baru dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, yaitu agar ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh presiden.

“Jadi kita setuju yang rumusan baru, ya?” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam pembahasan DIM RUU DKJ di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir JawaPos.com, Kamis (14/3).

Rumusan baru tersebut untuk menganulir rumusan lama, seperti yang tertuang dalam DIM 523 ayat (3) draf RUU DKJ yang menyebutkan Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh wakil presiden.

Supratman menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi serta tata cara penunjukan ketua dan anggota diatur dengan peraturan presiden.

“Kemudian ketentuan itu diatur dalam peraturan presiden. Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai,” tegas Supratman.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur dipimpin oleh wapres sebagaimana tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Menurut Tito, kewenangan tersebut diserahkan ke wapres karena penanganan kawasan aglomerasi lintas menteri koordinator, sementara presiden akan mengurusi hal-hal bersifat nasional yang begitu luas dan banyak.

“Dua saja kalau bicara menyelesaikan masalah kompleks lintas menko yaitu presiden dan wapres, kita melihat itu bahwa presiden memiliki tanggungjawab nasional yang luas sekali maka perlu lebih spesifik ditangani wapres,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Rabu (13/4).

ADVERTISEMENT

Menurut Tito, kewenangan wapres hanya melakukan harmonisasi dan koordinasi terkait program-program yang akan dijalankan di kawasan aglomerasi tersebut. Kewenangan wapres tersebut, kata dia, sama seperti peran wapres dalam percepatan pembangunan di Papua.

“Jadi semua berjalan hampir dua tahun dipimpin wapres, karena memang Papua memerlukan harmonisasi itu banyak sekali program-program di Pemerintahan Pusat tentang Papua entah masalah jalan, perhubungan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain tapi ada semacam harmonisasi yang belum optimal,” ucap Tito.

Tito menegaskan, banyak persoalan yang menjadi permasalahan bersama Jakarta dan sekitarnya, mulai dari lalu lintas, polusi, banjir, migrasi penduduk hingga masalah di bidang kesehatan. Karena itu, perlu harmonisasi dan penataan serta evaluasi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Oleh karena itu, ada berbagai istilah yang saat itu muncul apakah membentuk namanya kawasan metropolitan Jakarta, Jabodetabek atau namanya megapolitan atau namanya aglomerasi,” pungkasnya. (***)

 

Komentar Facebook

Tags: Baleg DPRDewan Aglomerasi JabodetabekjurpemerintahPresidenRUU DKJ
ShareTweetSend

Related Posts

Pemerintah Siapkan 51.721 Hektare Untuk Pengembangan Kelapa

Pemerintah Siapkan 51.721 Hektare Untuk Pengembangan Kelapa

Oktober 10, 2026
DPD RI Dorong  Penguatan Konektivitas Antar Pulau dan Hak Masyarakat Adat

DPD RI Dorong  Penguatan Konektivitas Antar Pulau dan Hak Masyarakat Adat

Oktober 3, 2026
Pemerintah Dorong Pendidikan Papua lewat Revitalisasi Sekolah

Pemerintah Dorong Pendidikan Papua lewat Revitalisasi Sekolah

Mei 29, 2026

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Apresiasi Kerja Cepat Pemerintah Tangani Bencana Sumatera

Desember 9, 2025

Banggar DPR Bersama Pemerintah Sepakat Kucurkan Anggaran Rp 16,23 Triliun untuk Dorong Daya Beli Masyarakat

September 19, 2025
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?