MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-79 tahun pada 17 Agustus 2024 di tanah Papua, tentunya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali makna Kemerdekaan.
Berdasarkan konstitusi Negara Indonesia, yakni UUD 1945, kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa yang harus diperjuangkan dan dipertahankan.
Kemerdekaan disini mencakup, kebebasan mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan selain politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Pemerintah Republik Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan provinsi Papua Barat, Filep Wamafma, S.H., M.Hum., berharap orang asli Papua (OAP) harus bangga dan mengapresiasi Pemerintah Republik Indonesia atas kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Adanya kebijakan Otsus selama 23 tahun ini, barulah orang asli Papua merasakan Indonesia Merdeka,”sebut Filep kepada Satukanindonesia.Com, Sabtu (17/08/2024).
Sebab, Ia menjelaskan, Otsus merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menjawab berbagai persoalan Papua seperti ketertinggalan, keterbelakangan, dan kemiskinan.
Oleh sebab itu, sebagai senator Papua Barat, Filep menuturkan, diusia 79 tahun ini diharapkan Pemerintah Pusat lebih serius melihat kebutuhan pembangunan di segala bidang, agar Papua memiliki kemajuan yang signifikan seperti provinsi lain di luar tanah Papua.
“Papua telah berdiri sebagai provinsi terdepan, yang kini turut menikmati Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Tentu sebagai orang asli Papua harus menyadari, bahwa Negara Indonesia sangat luas. Orang asli Papua bukan satu-satunya skala prioritas,”kata Senator Papua Barat.
Sebab, lanjut Filep, masih banyak provinsi lain di luar tanah Papua yang juga membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Tetapi, pemerintah terus berupaya memberikan perhatian dengan kebijakan Otsus.
“Jadi merunut saya, Negara sudah banyak berbuat di tanah Papua. Tinggal kita sebagai orang asli Papua memberikan dukungan,”ucapnya.
Dimomen 79 tahun, Ia berpesan, pemerintah pusat dapat mengakomodir putra dan putri asli Papua yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) baik ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk menduduki berbagai jabatan strategis di semua Kementerian.
“Karena sampai saat ini, kita belum ada orang asli Papua yang diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan di kementrian. Terakhir kita punya putra asli Papua yaitu Maikel Manufandu,”
Tak hanya di birokrasi pemerintahan, Filep berharap, putra dan putri yang kini mengabdi di instituti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), agar bisa mendapat perhatian serius dari Presiden, Panglima TNI, Kapolri.
Supaya, mereka (putra dan putri) bisa menjadi pimpinan di Mabes Polri maupun TNI, seperti almarhum Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Herman Asaribab.
“Mereka menjadi wajah Indonesia. Artinya, ketika orang asli Papua diberikan tanggungjawab sebagai pimpinan di lembaga negara atau institusi, itu adalah bagian daripada meyakinkan kita bahwa ini negara majemuk. Dan orang Papua juga berhak mendapat perhatian dari pemerintah,”
Berikutnya, Filep Wamafma menyebutkan, provinsi Papua Barat maupun provinsi lainnya di tanah Papua sering dikatakan sebagai provinsi yang sumber daya manusia (SDM) masih rendah dan termiskin di seluruh Indonesia. Padahal, Papua miliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah.
“Jadi bagi saya, pemerintah pusat bisa mengintervensi kebijakan tentang pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, kesehatan di tingkat Pustu hingga rumah sakit,”
Sebab, kata Filep, apabila pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah, sudah tentu akan berdampak pada pembangunan SDM.
Maka dengan usia 79 tahun ini, Filep menyarankan, Pemerintah Indonesia sudah harus mengevaluasi kebijakan strategis tentang pendidikan dan kesehatan bagi Papua.
“Walaupun pemerintah sudah memberikan Otsus, tapi Otsus ini masih berjalan ditempat. Dan belum ada implementasi yang akurat. Kemenkes dan Kemendikbud harus lakukan evaluasi total tentang implementasi Otsus, tapi juga UU kesehatan dan pendidikan. Sehingga, mutu pendidikan dan kesehatan di tanah Papua berjalan dengan baik,”
Ia menegaskan, kehadiran Otsus di tanah Papua jangan menciptakan masalah baru, tetapi Otsus harus mampu memerdekaan OAP di berbagai aspek kehidupan.
“Negara kuat itu ketika pendidikan dan kesehatan rakyatnya baik,” tandasnya. [GRW]
