BATAM, SATUKANINDONESIA.Com – PT Tanjung Piayu Makmur (PT TPM) selaku pengembang dan pengelola kawasan industri di atas lahan seluas kurang lebih 100 hektar di Tembesi, Kecamatan Sagulung saat ini terus menunjukkan progres dan kemajuan dalam melaksanakan aktivitas pembangunan.
Guna memastikan pelaksanaan pembangunan tersebut, PT TPM melalui Tim Terpadu (Timdu) telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP1) untuk menghimbau warga yang masih berada di Lokasi Tembesi Tower supaya meninggalkan lokasi.
Timdu yang terdiri dari Pemerintah Kota Batam melalui Kantor Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar Kota Batam, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Batam dan Direktorat Pengamanan BP Batam, pada hari Senin (21/10), telah menerbitkan dan mendistribusikan SP1 kepada warga Tembesi Tower RW 16 yang menduduki lahan PT TPM.
Melalui SP1 tersebut, Timdu dengan tegas menghimbau warga Tembesi Tower RW 16 untuk secara sukarela segera membongkar bangunan sebelum dilakukan pembongkaran paksa oleh Timdu.
Pembagian SP1 ini dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi oleh Timdu terhadap warga Tembesi Tower RW 16.
Hal itu dimuat dalam Rilis PT Tanjung Piayu Makmur. yang diterima SatukanIndonesia.Com, Sabtu (26/10).
Diterbitkannya SP1 oleh Timdu merupakan bentuk tindakan pembinaan secara kooperatif dan kekeluargaan, penegakan hukum guna penertiban terhadap penguasaan fisik, penyerobotan, dan/atau pendudukan tanah tanpa izin oleh Warga Tembesi Tower RW 16, terlebih lagi menggarap, menanam, dan/atau mendirikan bangunan liar di atasnya.
“Penerbitan dan pendistribusian SP1 oleh Timdu juga merupakan bentuk dukungan seluruh unsur Pemerintah Kota Batam dalam memulihkan hak atas tanah dan hak pemanfaatan tanah yang dialokasikan kepada PT TPM untuk pengembangan industri di Kota Batam”, jelas Anwar selaku Direktur PT Tanjung Piayu Makmur. dalam Rilisnya.
PT TPM senantiasa mendukung pelaksanaan pembebasan lahan melalui pemberian sagu hati dan/atau melalui alokasi Kavling Siap Bangun (KSB) yang sudah siap digunakan untuk penyelesaian permasalahan pemukiman ilegal warga Tembesi Tower RW 16 yang menduduki lahan PT TPM.
“Kami memahami bahwa meninggalkan rumah tempat Anda tumbuh besar adalah hal yang sulit. Namun, kami yakin bahwa dengan dukungan dari pemerintah dan PT TPM, warga Tembesi Tower akan dapat membangun kehidupan baru yang lebih sejahtera di Sei Daun Piayu. Relokasi ini bukan hanya sekadar perpindahan tempat tinggal, tetapi juga merupakan kesempatan bagi warga untuk memulai babak baru dalam hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik. Kawasan Sei Daun Piayu telah dirancang dengan matang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat perbelanjaan. Anak-anak Anda akan memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, sementara para orang tua dapat menemukan peluang usaha baru. SP1 yang telah dikirimkan beberapa waktu yang lalu sudah berjalan sesuai prosedur yang ada. Kami himbau untuk 270 KK yang masih tinggal di Tembesi Tower dapat segera sepakat untuk mengambil sagu hati serta kaveling siap bangun yang telah kami sediakan sebelum SP3 dikirimkan oleh Tim Terpadu Pemko Batam.” tutur Anwar dalam Rilisnya.
Bali Dalo, selaku kuasa hukum dari PT TPM, menegaskan bahwa Timdu memiliki kewenangan dan landasan hukum yang kuat dan jelas dalam menerbitkan surat peringatan, termasuk melakukan tindakan tegas terukur berupa pengosongan dan pembongkaran bangunan liar pada saatnya nanti, sehingga perlawanan apapun dari warga Tembesi Tower RW 16 menjadi percuma dan tidak akan menyelesaikan masalah.
“Langkah terbaik dan pilihan bijak yang dapat diambil oleh warga Tembesi Tower adalah untuk menerima sagu hati dan/atau relokasi ke kavling yang telah disediakan di Sei Daun, Piayu, ini lebih manusiawi, memberikan kepastian hukum, serta ketenangan lahir dan batin untuk anak dan cucu di masa depan”, pungkas pengacara kondang di Batam itu. [01/Redaksi]
