Jakarta, SatukanIndonesia.com – Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara terkait kritik yang dilontarkan Pakar Informasi dan Teknologi Ruby Alamsyah terhadap aplikasi bantuan sosial (bansos) ‘Jangkau’ yang diluncurkannya.
Kritik diberikan lantaran Jangkau dinilai berpotensi disalahgunakan oleh oknum karena menyertakan identitas dari foto, nama lengkap, tempat tinggal, dan nomor telepon penerima bansos.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ini mengatakan disertakannya identitas tersebut guna mempermudah relawan atau dermawan untuk melakukan verifikasi keberadaan yang bersangkutan.
Dia juga menyatakan tidak ada pemaksaan dalam menghimpun data tersebut, data diberikan secara sukarela oleh calon penerima bantuan.
“Intinya tidak ada paksaan dan bisa jadi alat kontrol dan mempermudah relawan atau dermawan memverifikasi keberadaan ekonomi yang bersangkutan,” jawab Ahok seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (24/12/2020).
Dia kemudian merinci prinsip yang digunakan oleh Jangkau. Pertama, setiap pengguna aplikasi Jangkau, sebelum menggunakan aplikasi wajib membaca, memahami serta menyetujui segala syarat dan ketentuan aplikasi jangkau tersebut.
Kedua, syarat dan ketentuan aplikasi tersebut merujuk pada ketentuan penggunaan aplikasi poin ke-4 yakni: pengguna dapat menggunakan aplikasi dan/atau situs dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran yang disertai pemberian informasi data pribadi pengguna sebagaimana diminta dalam aplikasi dan/atau situs (“Data Pribadi”).
Dia juga menambahkan kalau informasi terkait data pribadi yang diberikan hanya akan digunakan oleh Jangkau.id untuk pemberian layanan-layanan dalam aplikasi dan/atau situs. Selain itu, untuk tujuan lain yang telah pengguna setujui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Soal foto, dipastikan setiap foto berasal dari pemohon yang diberikan atau disampaikan kepada Jangkau dengan sukarela. Pihak jangkau, imbuhnya, tidak menambah atau mengurangi informasi yang ada dalam foto tersebut.
“Pihak jangkau bahkan dengan segala upaya maksimal mencoba melindungi informasi dari bukti identitas (KTP) yang terlihat dalam foto tersebut dengan cara mengaburkan atau membuat terlihat tidak jelas segala informasi dalam bukti identitas atau KTP tersebut,” bunyi ketentuan prinsip Jangkau yang diberikan Ahok kepada redaksi.
Kemudian juga dijelaskan bahwa aplikasi jangkau dibuat dengan tujuan sosial dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan dengan sistem dan tata cara yang ada dengan tetap memperhatikan dan berpedoman setiap syarat dan ketentuan dalam aplikasi Jangkau.
Pihak jangkau, imbuhnya, selalu berusaha semaksimal mungkin menjaga kerahasiaan setiap data pribadi yang disampaikan kepada jangkau. Namun, jika ada pihak luar yang menyalahgunakan setiap informasi tanpa seizin Jangkau, hal tersebut sudah di luar jangkauan dari pihak Jangkau.
“Dengan tetap tidak menghilangkan hak Jangkau untuk melakukan atau memproses setiap penyalahgunaan tersebut tanpa seizin dari pihak Jangkau,” kata pihak Jangkau.
Sebelumnya, Pakar Informasi dan Teknologi Ruby Alamsyah menilai foto dan identitas KTP penerima bantuan sosial yang sengaja ditampilkan di aplikasi berpotensi disalahgunakan oleh oknum.
“Banyak foto individu yang menampilkan foto dan KTP. Itu menjadi pembelajaran tidak baik bagi masyarakat. Kalo bisa dikaji ulang, apakah diperlukan menunjukkan jati dirinya ke publik? Kalau untuk internal sih tidak masalah,” ujar Ruby pada Selasa (22/12/2020).
Ia juga menjelaskan, walaupun NIK atau data-data pribadi yang dicantumkan dalam foto tersebut sudah direkayasa atau dibuat tidak terlihat, hal itu tetap menjadi contoh yang tidak baik untuk masyarakat. (CNN/bm)
