Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpukau dengan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Ia menyebut IKN merupakan mimpi besar Presiden Joko Widodo yang berupaya membangun pusat pemerintahan baru sekaligus pusat kemajuan bangsa di masa depan.
“Kesan pertamanya saya terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Presiden Jokowi dan kita semua, untuk menghadirkan sebuah pusat pemerintahan yang juga ke depannya menjadi pusat kemajuan bangsa,” kata AHY di IKN, Kaltim, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Rabu (28/2).
AHY menegaskan Kementerian ATR/BPN akan terus mengawal pembangunan IKN. Ia menyebut akan terus berkoordinasi dengan Badan Otorita IKN.
“Ada 9 RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang juga sudah dituntaskan. Kemudian ada 21 paket pengadaan tanah, 10 sudah tuntas dan 2 sedang proses delivery,” ujarnya.
Ketua umum Partai Demokrat itu menambahkan 11 paket pengadaan tanah lainnya pun sudah hampir rampung. Kini telah tuntas sekitar 80 persen.
“Sedangkan yang 11 itu pun masih tersisa. Tetapi sudah sekitar 80 persen sudah tuntas juga, masih tersisa memang ada 20 persen yang perlu dikawal dengan baik,” katanya.
Ia pun berharap IKN akan menghadirkan kebijakan yang turut memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Indonesia.
Dalam kunjungannya, AHY turut meninjau pembangunan infrastruktur di IKN. Ia menyebut proyek pembangunan ini merupakan mahakarya besar dan bukanlah hal yang mudah.
“Sekali lagi kerja keras yang harus saling koordinasi antar pihak yang terkait, banyak stakeholder di sini,” ucapnya.
AHY baru saja diangkat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Jokowi pada Rabu (21/2) lalu. Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Sebelum bergabung dalam koalisi Jokowi, AHY beberapa kali mengkritik pembangunan IKN. Menurutnya, masih banyak masalah lebih genting yang harus diselesaikan.
AHY menyebut saat ini utang pemerintah mencapai Rp7.800 triliun lebih.
“Apakah hari ini memang kondisi negara memungkinkan untuk segera membangun Ibu Kota Negara baru, misalnya? Punya enggak uangnya kita kira-kira?” ujarnya. (***)
