Jakarta, satukanindonesia.com – Anggota DPR RI Ansory Siregar, mengatakan skala bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.
Menurutnya, bencana tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai musibah regional, melainkan sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan mobilisasi penuh dari pemerintah pusat.
Pasalnya, berdasarkan data resmi BNPB yang dirilis pada 2 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai 659 jiwa, sementara 475 orang dilaporkan masih hilang dan 2.600 orang mengalami luka-luka.
Kemudian tercatat 3,2 juta jiwa terdampak, dengan lebih dari 1,1 juta orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak atau wilayahnya tak lagi aman dihuni.
Bahkan tim SAR gabungan BASARNAS juga telah mengevakuasi 33.173 warga dari berbagai zona berbahaya, menunjukkan bahwa kondisi di lapangan masih jauh dari stabil dan terus bergerak dinamis.
“Tidak hanya korban jiwa dan pengungsian massal, dampak infrastruktur pun tergolong berat. Ribuan rumah warga rusak total, puluhan jembatan dan fasilitas publik hancur, serta akses jalan di sejumlah kabupaten terputus dan belum dapat dipulihkan sepenuhnya,” kata Ansory, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 3 Desember 2025.
“Sejumlah laporan lapangan menyebutkan bahwa beberapa kawasan terdampak masih terisolasi dan hanya bisa dijangkau melalui jalur udara atau alur logistik terbatas,” imbuhnya.
Melihat skala kerusakan dan dampaknya, ia menilai pengelolaan bencana tidak lagi efektif jika hanya dibebankan pada pemerintah provinsi masing-masing.
Oleh sebab itu, diperlukan status Bencana Nasional untuk membuka ruang koordinasi terpadu, percepatan distribusi logistik, pengerahan alat berat dalam jumlah besar, penyediaan anggaran pemulihan yang lebih luas, serta penanganan kesehatan masyarakat yang lebih cepat dan menyeluruh.
Tanpa status tersebut, Ansory mengatakan upaya pencarian korban hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi berpotensi berjalan lambat karena keterbatasan kewenangan dan anggaran di tingkat daerah.
“Pemerintah harus hadir sepenuhnya. Ini tragedi besar, bukan bencana biasa. Korban di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak boleh menghadapi musibah sebesar ini sendirian,” ungkapnya.
“Dengan data sebesar ini, keputusan untuk menetapkan Bencana Nasional justru merupakan tindakan yang paling rasional dan paling manusiawi,” kata Ansory menambahkan.
Terakhir, ia juga meminta agar pemerintah segera menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang, termasuk audit kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai yang selama ini menjadi pemicu banjir bandang di Sumatera.(***)
