• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Atur Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, Begini Isi Surat Edaran Kemenhub

Atur Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, Begini Isi Surat Edaran Kemenhub

Juli 11, 2022
DPD RI Dukung Siapa Pun Calon Wapres

DPD RI Dukung Siapa Pun Calon Wapres

November 14, 2026
Waket MPR RI Mendorong Kemitraan Setara Negeri-Swasta Di Sistem Pendidikan Nasional

Waket MPR RI Mendorong Kemitraan Setara Negeri-Swasta Di Sistem Pendidikan Nasional

November 14, 2026
ADVERTISEMENT
Pemerintah Indonesia Bentuk Pokja Khusus Tangani 13 Kasus Berat HAM

Pemerintah Indonesia Bentuk Pokja Khusus Tangani 13 Kasus Berat HAM

November 14, 2026
Australia dan Indonesia Komitmen Perdalam Riset

Australia dan Indonesia Komitmen Perdalam Riset

November 13, 2026
Perkuat Ekonomi Digital Kawasan, Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA

Perkuat Ekonomi Digital Kawasan, Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA

November 13, 2026
Tak Usulkan Calon Wakil Presiden Indonesia Pengganti Gibran, Pengamat Puji Golkar

Tak Usulkan Calon Wakil Presiden Indonesia Pengganti Gibran, Pengamat Puji Golkar

November 13, 2026
Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Dijadwalkan 2 Desember 2026

Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Dijadwalkan 2 Desember 2026

November 13, 2026
Giliran Hutan di Tanah Papua Hilang dan Lenyap

Giliran Hutan di Tanah Papua Hilang dan Lenyap

November 13, 2026
B50 Siap Serap Pasokan Lebih Besar, Airlangga : Ekspor Sawit RI Capai US$28,84 Miliar

B50 Siap Serap Pasokan Lebih Besar, Airlangga : Ekspor Sawit RI Capai US$28,84 Miliar

November 13, 2026
AHY Sebut Partai Demokrat Tak Ajukan Calon Wapres Pengganti Gibran, Serahkan Keputusan kepada Prabowo

AHY Sebut Partai Demokrat Tak Ajukan Calon Wapres Pengganti Gibran, Serahkan Keputusan kepada Prabowo

November 13, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Sabtu, November 14, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Fokus Berita

Atur Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, Begini Isi Surat Edaran Kemenhub

[Fokus Berita]

Juli 11, 2022
in Fokus Berita, News
0
0
SHARES
31
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
ILustrasi Perjalanan/Foto:ANTARA FOTO/Fauzan

Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Merespons kembali naiknya kasus virus corona baru (Covid-19), Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran tentang acuan perjalanan orang di dalam negeri dan luar negeri. Aturan Kemenhub itu resmi diberlakukan pada 17 Juli mendatang.

ubir Kemenhub Adita Irawati menjelaskan bahwa SE Kemenhub ini merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 21 dan 22 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dan luar negeri pada masa pandemi Covid-19.

Bagi para pelaku perjalanan dama negeri harus mengacu pada 4 surat edaran, yakni: SE Transportasi laut (SE nomor 68), udara (SE70), Perkeretapian (SE72) dan trasnportasi darat (SE 73).

Dalam aturan itu, secara umum mengatur para pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan berbagai moda itu harus mendapatakan vaksin booster. Jika tidak, maka PPDN harus melampirkan hasil tes PCR atau antigen.

Untuk hasil tes antigen, sampelnya ditentukan diambil dalam kurun waktu 1×24 jam. Sedangkan hasil tes PCR bisa dimanfaatkan 3×24 jam.

Selain itu, syarat perjalanan warga menjalani vaksinasi dosis ketiga saat di keberangkatan.

Aturan ketiga, bagi PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;

Bagi PPDN yang mengidap komorbid, atau PPDN yang dikecualikan menerima vaksin harus melampirkan tes PCR. Selain itu, para PPDN juga wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Aturan kelima, para PPDN berusia 6-17 tahun wajib menunjukkan surat/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil negatif tes PCR.

Dan terakhir, para PPDN di bawah usia 6 tahun dikecualikan dari ketentuan vakinasi dan tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes PCR.(*)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Covid-19Kemenhub
ShareTweetSend

Related Posts

Kemenhub Gelar Pelatihan Inspektur Penerbangan dari Enam Negara demi Keselamatan Udara

Kemenhub Gelar Pelatihan Inspektur Penerbangan dari Enam Negara demi Keselamatan Udara

Agustus 24, 2026
Perkuat Budaya Keselamatan Berlayar, Kemenhub Bagikan 150 Jacket Life Bagi Nelayan Muara 

Perkuat Budaya Keselamatan Berlayar, Kemenhub Bagikan 150 Jacket Life Bagi Nelayan Muara 

Juli 19, 2026
Kemenhub dan TNI AU Kerjasama Tingkatkan Kompetensi Keselamatan Penerbangan

Kemenhub dan TNI AU Kerjasama Tingkatkan Kompetensi Keselamatan Penerbangan

Juli 8, 2026

Sambut Libur Sekolah 2026, Kemenhub Perketat Pengawasan Kapal Penumpang 

Juni 14, 2026

Kemenhub Percepat Pengembangan Jaringan KA untuk Dorong Konektivitas dan Efisiensi Logistik

Juni 12, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?