MALANG, satukanindonesia.com – Sejumlah akademisi merespons positif penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap dipercaya menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Posisi tersebut dinilai, membuka peluang untuk memperkuat integrasi kebijakan hilirisasi, ketahanan energi, dan industrialisasi nasional.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda menilai, penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi merupakan langkah strategis. Sebab, kedua sektor memiliki keterkaitan yang erat.
“Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi,”kata Fatkur dalam keterangannya, Sabtu (03/10/2026).
Menurutnya, besarnya skala agenda hilirisasi tercermin dari realisasi investasi pada Semester I 2026 yang mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.
Dari angka tersebut, sekitar Rp206,5 triliun berasal dari sektor mineral. Rinciannya antara lain investasi nikel Rp71 triliun, bauksit Rp53,8 triliun, tembaga Rp37,4 triliun, serta besi dan baja Rp30,2 triliun.
Posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM, lanjut Fatkur, dapat menjadi ruang untuk menghubungkan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi secara lebih terpadu.
Modal lainnya terlihat dari perkembangan hilirisasi mineral. Produksi nikel olahan Indonesia telah mencapai lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen dari produksi dunia. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan sekitar 22 ribu ton pada 2014.
Hilirisasi juga mulai meluas ke komoditas lainnya. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun, dengan potensi produksi sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun.
Sementara itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
“Kenaikan produksi nikel olahan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global,”ujar Fatkur.
Dia menilai, tantangan berikutnya adalah membawa hilirisasi menuju produk dengan nilai tambah yang semakin tinggi. Nikel, misalnya, perlu didorong hingga menghasilkan prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, dan industri daur ulang.
Tembaga dapat dikembangkan menjadi kabel, komponen kelistrikan, dan elektronik. Sedangkan bauksit diarahkan hingga menjadi aluminium dan berbagai produk turunannya.
Dengan strategi tersebut, Fatkur menilai hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter, tetapi harus menjadi fondasi reindustrialisasi nasional.
Dari sisi ketahanan energi, Fatkur turut menyoroti, lifting minyak 2025 sebesar 605,3 ribu barel per hari yang kembali memenuhi target APBN.
Dia juga menyinggung, pelaksanaan B50 yang diarahkan untuk menekan ketergantungan terhadap impor solar.
Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 dapat menghasilkan penghematan devisa hingga Rp170 triliun. Menurut Fatkur, penguatan produksi domestik dan substitusi impor dapat membuat industri nasional lebih tahan menghadapi gejolak energi global.
“Di sinilah keterkaitan antara hilirisasi dan transisi energi menjadi penting. Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya,”katanya.
Karena itu, pengembangan energi hidro, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lainnya perlu semakin diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter.
Pandangan senada disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono.
Menurut Kristian, pemberian tanggung jawab yang lebih luas kepada Bahlil dapat memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang selama ini melibatkan banyak kementerian.
Hilirisasi, kata dia, bersinggungan dengan sektor pertambangan, industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan. Sementara transisi energi membutuhkan keterlibatan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, serta pemerintah daerah.
“Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri,”ujar Kristian.
Menurutnya, kesinambungan peran Bahlil juga dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas barunya.
Sebelum menjadi Menko, Bahlil telah memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus Kementerian ESDM.
Pada Juli 2025, Satgas tersebut menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dengan nilai investasi yang direncanakan mencapai 38,63 miliar dolar AS atau sekitar Rp618,13 triliun.
Pengalaman menangani proyek dan berbagai hambatan lintas sektor tersebut, menurut Kristian, dapat memangkas proses adaptasi Bahlil dalam posisi barunya.
“Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan,”katanya.
Namun, Kristian mengingatkan, mandat yang semakin besar harus dibarengi mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, dan ukuran kinerja yang jelas.
Dia menilai, capaian lifting minyak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ESDM pada 2025 sebesar sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target dapat menjadi bagian dari rekam kinerja sektor yang relevan dalam melihat perluasan mandat Bahlil.
Ke depan, keberhasilan Bahlil perlu dibuktikan melalui hasil yang lebih luas. Mulai dari realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, pengurangan ketergantungan terhadap impor energi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kapasitas energi terbarukan.
“Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik,”ujar Kristian.
Dia menilai, mandat baru tersebut berpotensi memperkuat koordinasi pemerintah sepanjang diikuti tata kelola yang akuntabel dan mampu memastikan manfaat hilirisasi serta pengelolaan energi semakin dirasakan masyarakat. [ONE/GRW]
