Jakarta, SatukanIndonesia.Com – (Humas Bakamla RI/Indonesia Coast Guard)— Direktorat Strategi menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla Bakamla Tahun 2022 di Ruang Pertemuan Yayasan Bungkarno, Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2022).
Rakernis secara resmi dibuka oleh Direktur Strategi Kamla Bakamla Laksma Bakamla Prio Budie Laksono, S.E., M.M., dengan mengusung tema,” Melalui Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla Bakamla RI Kita Tingkatkan Keamanan Di Laut Sulu-Sulawesi dan Pengamanan Hak Lintas Kapal Asing”.
Laksma Bakamla Prio dalam sambutannya mengatkaan posisi geografis Indonesia yang strategis bagi alur pelayaran dunia merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya sejumlah ancaman keamanan laut, baik bersifat aktual maupun potensial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Dikatakannya, salah satu wilayah laut Indonesia yang perlu menjadi perhatian adalah wilayah perairan Sulu-Sulawesi. Selain memiliki peran strategis bagi pelayaran Internasional, laut sulawesi juga menjadi salah satu wilayah laut yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pada aspek keamanan, kedekatan letak laut Sulawesi dan laut Sulu, serta terdapatnya perbatasan 3 (Tiga) Negara didalamnya yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina.
Selanjutnya dijelaskan, tujuan dari kegiatan ini untuk sampaikan masukan dan koreksi yang positif guna meningkatkan kualitas strategi yang akan datang, bersama kita bangun kepercayaan rakyat untuk membuat Indonesia lebih baik dengan kerjasama masyarakat, Kementrian, dan Lembaga.
Dalam Rakernis hadir 4 narasumber yang akan mengisi kegiatan yaitu Kombes Pol Alexander Sabar dari Badan Penggulangan Terorisme, Kolonel Laut (Kh) Dr. Yusnaldi, S.H., S.E., S.Ag., M.Pd., M.M dari Universitas Pertahanan RI, Bapak Hutakemri Alisamad dari INSA, dan Ibu Mira Nofrika Sari selaku moderator dari Universitas Pertahanan RI.
Kegiatan diikuti oleh sejumlah pejabat Bakamla Eselon II, III, IV dan staf. Selain itu juga instansi teknis dan instansi terkait seperti Sopsal, PSDKP, BNPT dan Polairud serta akademisi dari Universitas Pertahanan dan INSA. (Humas Bakamla RI).
