Palembang, satukanindonesia.com – Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot asal Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan para perajin songket menghadapi persoalan sendirian. Dalam keterangan tertulis yang diterima satukanindonesia.com, Banyu menyampaikan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan yang nyata, terutama terkait akses modal dan hak cipta motif tradisional.
Pernyataan itu disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke Sentra Songket dan Griya Kain Tuan Kentang, Palembang. Di lokasi tersebut, Banyu melihat langsung kondisi para perajin yang selama ini menjaga tradisi sekaligus menggantungkan penghidupan keluarga pada kerajinan tenun. Meski berperan besar dalam melestarikan budaya, para perajin justru menghadapi kendala struktural yang terus berulang.
“Perajin tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Negara harus mempermudah akses KUR, memangkas birokrasi, dan memastikan motif tradisional kita dilindungi hukum. Bukan hanya dihargai sebagai budaya, tetapi dijaga hak ekonominya,” ujar Banyu.
Ia menjelaskan bahwa banyak perajin mengaku kesulitan mengakses modal karena proses administrasi yang rumit. Di sisi lain, motif songket Palembang juga masih rentan dijiplak produsen asing maupun industri massal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Menurut Banyu, dua persoalan ini membuat perajin berada di posisi paling rentan dalam rantai industri kreatif.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jatim VIII (Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto), Banyu juga menegaskan bahwa keluhan serupa ia dengar dalam berbagai pertemuan dengan warga dan pelaku UMKM di Nganjuk. Banyak pelaku usaha kecil di daerahnya yang mengaku kesulitan mendapatkan modal dan tidak memiliki perlindungan terhadap produk khas mereka. “Dari Palembang sampai Nganjuk, masalahnya sama. Artinya ini persoalan nasional dan negara harus memperbaikinya secara sistematis,” katanya.
Banyu menilai pemerintah perlu mempercepat penyederhanaan KUR berbunga rendah, memperluas pelatihan digital, membantu modernisasi alat tenun, sekaligus memperkuat perlindungan motif melalui sertifikasi dan penegakan hukum. Menurutnya, kebijakan lintas kementerian harus terhubung dan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri.
Ia memastikan bahwa Komisi VII akan mengawal isu ini secara berkelanjutan agar UMKM kreatif—baik songket Palembang maupun produk lokal di Jawa Timur—mendapat perlakuan yang adil dan berpihak. “Kalau negara hadir, UMKM akan kuat. Kalau perajin dilindungi, budaya kita bertahan. Itu yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya. (Yos)
