Batam, satukanindonesia.com – Mantan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang juga Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani, menyerukan perang terhadap praktik penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Batam Kepulauan Riau.
Seruan itu disampaikan Benny usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Hanura Kepri, di mana ia tampak berbincang akrab dengan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Batam, Oki Indra Purnama, yang juga menjabat Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Batam.
Dalam kesempatan tersebut, Benny menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam mengungkap dan mengawal isu-isu pekerja migran, terutama dalam mencegah dan membongkar praktik penempatan ilegal yang masih marak terjadi di wilayah Batam.
“Saya berharap IWO Batam dapat menjadi garda terdepan dalam fungsi sosial kontrol terhadap praktik penempatan TKI ilegal. Kalau ada informasi, sampaikan ke saya. Kita kembangkan bersama. Tidak ada alasan untuk kita tidak memerangi penempatan ilegal di Batam,” tegas Benny Rhamdani, Rabu (22/10/2025).
Benny menilai, peran media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan moral untuk melindungi warga negara yang rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang.“Jurnalis harus menjadi bagian dari perjuangan kemanusiaan”, Tegasnya
Jangan biarkan ada anak bangsa yang diperdagangkan hanya demi keuntungan segelintir orang,” tambahnya.
Meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala BP2MI, Benny menegaskan dirinya tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak pekerja migran Indonesia melalui jalur lain. Ia mengaku telah memiliki keterikatan emosional dengan para pekerja migran dan keluarganya.
“Komitmen untuk berjuang bagi pekerja migran akan terus saya lakukan. Saya ini orang yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada PMI dan keluarga mereka,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih jauh, Benny menyoroti bahwa persoalan penempatan ilegal PMI tidak bisa ditangani oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi lintas sektor antara BP2MI, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, TNI yang menjaga wilayah perbatasan, serta peran aktif masyarakat dan media.
“Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Sekali kita membiarkan kejahatan itu terjadi, maka kita bagian dari kejahatan itu sendiri,” katanya.
Ia juga berharap agar semua transformasi dan kebijakan perlindungan pekerja migran yang telah dibangun pada masa kepemimpinannya di BP2MI dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran.
“Perang melawan sindikat ini tidak boleh berhenti. Ini perjuangan kemanusiaan yang harus kita teruskan bersama,” tutupnya.(Red/HAG)
