Jakarta, satukanindonesia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan optimisme untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir 2025. Saat ini, BGN mencatat 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif, dengan pertumbuhan rata-rata 200 unit per hari.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sistem percepatan pembangunan SPPG telah berjalan efisien berkat dukungan koordinasi nasional di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
“Kami siap menambah 5.000 hingga 6.000 SPPG di wilayah terpencil. Dengan laju saat ini, target 82,9 juta penerima manfaat masih sangat mungkin tercapai tahun ini,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Ruang Rapat Utama Graha Mandiri, Jakarta,dilansir dari Inilah.com, Selasa (28/10).
Ia memastikan BGN tidak hanya fokus pada penyaluran makanan, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan dan pengawasan mutu. Menurut Dadan, koordinasi antar instansi akan memastikan ketersediaan bahan pangan tanpa gejolak harga.
“Sampai hari ini tidak ada indikasi kenaikan harga akibat MBG. Semua pihak sudah bekerja sesuai porsinya,” ujarnya.
Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi di Graha Mandiri menegaskan bahwa regulasi MBG kini memasuki tahap finalisasi. Keppres Tim Koordinasi MBG akan diterbitkan besok, disusul Perpres Tata Kelola dan Struktur BGN yang ditargetkan selesai minggu depan.
“Setelah tim koordinasi terbentuk, pelaksana harian akan dibentuk di kantor kami untuk memantau jalannya program setiap hari. Kami ingin memastikan 82,9 juta penerima manfaat benar-benar menerima makan bergizi tepat waktu dan tepat sasaran sesui target,” ungkap Zuhas, sapaan akrabnya.
Zulkifli menggambarkan besarnya dampak ekonomi dari program ini. Jika target tercapai, maka kebutuhan harian bahan baku bisa menyentuh 82,9 juta butir telur, ayam, dan ikan. MBG diyakini akan mendorong produktivitas peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan di seluruh Indonesia.
Sinergi antara Kemenko Pangan dan BGN diharapkan menjadi tonggak utama keberhasilan MBG sebagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yang tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat tetapi juga memperkuat kemandirian pangan nasional.(***)
