Jakarta, satukanindonesia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru seiring pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Momentum ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola lembaga dengan menempatkan seluruh kebijakan sebagai tanggung jawab institusi, bukan individu.
Menurutnya, kesinambungan pelaksanaan program hanya dapat terjaga apabila kepemimpinan baru berpijak pada perspektif kelembagaan.
“Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan. Itu produk kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan,” ujar Zainul dalam laman resmi DPR RI, dikutip pada Minggu (19/7/2026).
Ia menekankan, perubahan pimpinan tidak semestinya mengubah arah pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah ditetapkan. Seluruh keputusan yang lahir dari BGN, kata dia, merupakan produk lembaga sehingga penyelesaiannya juga harus dilakukan secara kolektif dalam koridor institusi.
Tak hanya itu, Zainul juga mengingatkan pentingnya gaya kepemimpinan yang mengedepankan penyelesaian masalah. Menurutnya, berbagai tantangan dalam implementasi program MBG akan lebih mudah diatasi melalui komunikasi yang terbuka dengan para mitra dan para pemangku kepentingan.
“Berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan program MBG membutuhkan ruang dialog dan kolaborasi, terutama dengan para mitra pelaksana di lapangan,” jelas Zainul.
Ia meminta agar BGN menghindari pendekatan yang berpotensi memicu gesekan, baik dengan mitra pelaksana maupun di ruang publik. Sebaliknya, setiap persoalan harus dijawab dengan solusi yang mampu menjaga kelancaran program.
“Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi,” tegas legislator Fraksi PKB itu.
Menurut Zainul, pendekatan tersebut menjadi kunci mengingat program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang terus mendapat sorotan masyarakat. Karena itu, setiap dinamika yang muncul perlu dikelola secara cermat agar tidak berkembang menjadi polemik yang dapat mengurangi kepercayaan publik.
“Kalau BGN mengambil pendekatan konflik, maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya program Makan Bergizi Gratis ini,” tambahnya. (***)
