Blitar, satukanindonesia.com – Aliansi SPPG Peta Blitar Raya menggelar apel bersama di Alun-alun Kota Blitar, Sabtu (27/6). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mengenai manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kegiatan tersebut, peserta menilai program MBG tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberi dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi masyarakat.
Koordinator Aliansi SPPG Peta Blitar Raya, Bambang Kaspo, mengatakan keberadaan dapur SPPG telah membuka peluang kerja bagi masyarakat. Menurutnya, setiap dapur rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang. Dengan sekitar 160 dapur yang telah beroperasi di Blitar Raya, ribuan tenaga kerja disebut ikut terserap dalam pelaksanaan program tersebut.
Selain menciptakan lapangan pekerjaan, Bambang menyebut kebutuhan bahan baku dapur setiap hari turut menggerakkan roda perekonomian lokal. Beras, telur, sayuran, daging, ikan, hingga berbagai komoditas lainnya dipasok oleh petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM di wilayah setempat.
“Program ini bukan hanya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menghidupkan usaha masyarakat karena kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari pemasok lokal,” ujarnya.
Dalam apel tersebut, Aliansi SPPG juga menyatakan mendukung langkah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Penghentian sementara distribusi makanan selama masa libur sekolah selama tiga pekan disebut merupakan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari efisiensi dan evaluasi program.
Meski distribusi makanan dihentikan sementara, operasional dapur SPPG tetap berjalan. Sejumlah personel seperti kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, petugas keamanan, dan petugas kebersihan tetap menjalankan tugas untuk memastikan kesiapan layanan setelah kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
Bambang juga menepis anggapan bahwa program MBG hanya menguntungkan pemilik modal besar. Ia menjelaskan pembangunan satu dapur umumnya dilakukan melalui kerja sama sejumlah mitra yang menghimpun investasi secara bersama.
Setiap dapur, kata dia, juga melibatkan rata-rata 15 pemasok lokal sehingga manfaat ekonomi dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Menanggapi dinamika yang terjadi, Koordinator Mitra Publik Indonesia (MPI) Kediri Raya yang meliputi wilayah Kediri dan Blitar Raya, Guntur Cahyana, mengatakan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam negara demokrasi.
Menurutnya, berbagai masukan yang muncul hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam implementasi kebijakan pemerintah.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Guntur menilai program tersebut perlu dipandang dari perspektif pelayanan publik dan keterbukaan informasi.
Penilaian terhadap MBG, menurutnya, tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan.
“Kami melihat masih ada ruang perbaikan dalam kebijakan maupun layanan MBG. Karena itu, masyarakat sebagai pengguna layanan atau peleksana program MBG harus diberi ruang utk berdiskusi dan menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan pusat. Pernyataan sikap hendaknya digunakan sebagai sarana mengasah program agar makin optimal dalam implementasinya.” Ungkap Guntur yang juga Sekretaris FKPPI Kediri (Rils/Yosua)
