Daftar 67 Pemda yang ditegur Kemendagri Soal Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur 67 kepala daerah dan memberi waktu tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020.

Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.

Teguran Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020, dalam rilis Staf Khusus Mendagri, Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga.

Menurut Tumpak, sampai pada 26 Oktober 2020 terdapat 131 rekomendasi KASN pada 67 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum ditindak-lanjuti oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Berdasarkan hal itu telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

“PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Tumpak Haposan Simanjuntak.

Menurut Tumpak Haposan Simanjuntak, teguran kepada para kepala daerah disampaikan sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Sesuai dengan PP No 12 tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri.

Daftar Nama Kepala Pemerintahan yang mendapat terguran

Ada pun kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran soal netralitas ASN adalah sebagai berikut:

10 Gubernur

1. Gubernur Jambi
2. Gubernur Jawa TImur
3. Gubernur Kepulauan Riau
4. Gubernur Lampung
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat
6. Gubernur Sulawesi Barat
7. Gubernur Sulawesi Selatan
8. Gubernur Sulawesi Tengah
9. Gubernur Sulawesi Tenggara
10. Gubernur Sulawesi Utara

48 Bupati

1. Bupati Asahan
2. Bupati Asmat
3. Bupati Bandung
4. Bupati Banggai
5. Bupati Banjar
6. Bupati Boven Digul
7. Bupati Bulukumba
8. Bupati Buton Utara
9. Bupati Cianjur
10. Bupati Dompu
11. Bupati Gowa
12. Bupati Halmahera Timur
13. Bupati Indragiri Hulu
14. Bupati Jember
15. Bupati Kepulauan Meranti
16. Bupati Kepulauan Selayar
17. Bupati Konawe
18. Bupati Konawe Utara
19. Bupati Kuantan Singingi
20. Bupati Limapuluh
21. Bupati Lingga
22. Bupati Lombok Utara
23. Bupati Majene
24. Bupati Mamberamo Raya
25. Bupati Maros
26. Bupati Merauke
27. Bupati Mojokerto
28. Bupati Muaro Jambi
29. Bupati Muna
30. Bupati Muna Barat
31. Bupati Nias Selatan
32. Bupati Pandeglang
33. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
34. Bupati Pasangkayu
35. Bupati Pelalawan
36. Bupati Pesisir Barat
37. Bupati Sidoarjo
38. Bupati Sijunjung
39. Bupati Simalungun
40. Bupati Solok
41. Bupati Sukabumi
42. Bupati Sumba Timur
43. Bupati Supiori
44. Bupati Tana Toraja
45. Bupati Tasikmalaya
46. Bupati Tojo Una-una
47. Bupati Toli-toli
48. Bupati Wakatobi

9 Walikota

1. Walikota Batam
2. Walikota Binjai
3. Walikota Bontang
4. Walikota Makassar
5. Walikota Mataram
6. Walikota Pariaman
7. Walikota Samarinda
8. Walikota Solok
9. Walikota Surabaya.(*)