Jakarta, SatukanIndonesia.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal fatwa perkawinan antara orang kaya dan orang miskin.
Sekretaris Bendahara Fraksi Partai Demokrat di DPR Irwan mengatakan usulan Muhadjir yang ditujukan kepada Menteri Agama Fachrul Razi agar menerbitkan fatwa tersebut menunjukkan keputusasaan Presiden Joko Widodo dalam memberantas kemiskinan di Indonesia.
“Usulan menteri itu bentuk keputusasaan Jokowi menaikkan pertumbuhan ekonomi yang meroket sesuai janjinya termasuk menekan angka kemiskinan, yang saya tahu tidak ada visi menteri, semua visi presiden kan,” kata Irwan dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (22/02/20).
Dia juga menyebut usulan tersebut membuktikan bahwa pemerintah sudah mengintervensi hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan masyarakat.
Irwan berpendapat, Muhadjir telah menyempitkan arti dan makna pernikahan yang sangat sakral lewat usulan fatwa tersebut secara tidak langsung. Pasalnya, lanjut dia, usulan fatwa sebagaimana diutarakan Muhajdir itu tidak terbukti mampu menekan angka kemiskinan.
“Yang ada negara mengintervensi hak asasi manusia untuk saling mencintai tanpa memandang strata, suku agama dan ras,” tuturnya.
Sebelumnya, Muhadjir melontarkan wacana agar Fachrul membuat fatwa supaya orang kaya menikah dengan orang miskin.
Menurut Muhadjir fatwa itu bisa mengatasi masalah kemiskinan dan tafsir agama soal pernikahan yang harus dilakukan antara dua orang yang setara atau kufu.
Kufu atau kafa’ah adalah konsep dalam ilmu fikih Islam yang mengatur kesetaraan antarpasangan. Ada perbedaan di kalangan ulama terkait penafsiran hal tersebut.
Ada kalangan ulama yang mengartikan kufu sebagai setara dalam agama dan akhlak. Sementara ada pula kalangan ulama yang percaya kufu sebagai setara dalam status sosial.
“Mbok, disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin,” kata Muhadjir dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/02/20).
