Jakarta, satukanindonesia.com – Pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta terhadap pasien BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengingatkan, fasilitas kesehatan milik pemerintah seharusnya memberikan layanan yang adil dan optimal tanpa diskriminasi terhadap pasien yang menggunakan BPJS.
Menurut Kenneth, sejumlah keluhan masyarakat menunjukkan, pasien BPJS kerap mendapat perlakuan yang kurang ramah bahkan sampai ditolak dengan berbagai alasan administrasi maupun keterbatasan fasilitas.
“Kondisi ini mencederai prinsip gotong-royong dalam JKN, di mana seluruh warga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkecuali,” ujar Kenneth dalam keterangannya dikutip Sabtu, 12 Juli 2025.
Dia menegaskan, RSUD merupakan aset publik yang dibiayai oleh anggaran daerah, sehingga pelayanan harus fokus pada peningkatan kualitas bagi seluruh masyarakat, terutama pasien BPJS yang selama ini menjadi mayoritas penerima layanan.
Adapun dalam pembahasan anggaran kesehatan DKI tahun 2025, Dinas Kesehatan telah mengajukan peningkatan dana untuk pengadaan alat medis dan perbaikan infrastruktur senilai Rp3,37 triliun.
Kendati demikian, Kenneth menilai pengelolaan anggaran BLUD RSUD sebesar lebih dari Rp3 triliun belum sepenuhnya diarahkan untuk memperbaiki pelayanan pasien BPJS.
“Kami mendorong Dinas Kesehatan dan pengelola RSUD agar mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pelayanan publik yang paling mendesak, termasuk peningkatan layanan pasien BPJS yang sering terabaikan,” tuturnya.
Selain itu, Kenneth meminta adanya pengawasan ketat dan sanksi tegas bagi RSUD yang melanggar prinsip universal health coverage.
“Pemerintah wajib hadir memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses kesehatan, terutama yang menggunakan jaminan sosial seperti BPJS,” tandasnya.(***)
