JAYAPURA, SatukanIndonesia.Com – Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A Wakil Ketua Komite I DPD RI menghadiri rapat kerja (Raker) Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kamis (02/11/2023).
Raker PURT DPD RI dengan agenda pembentukan gedung kantor perwakilan DPD RI, sekaligus melakukan inventarisasi permasalahan di dua provinsi tersebut dilaksanakan di Sorong, provinsi Papua Barat Daya.
Dalam kegiatan tersebut hadiri oleh anggota PURT DPD RI, Sekjen DPD RI, Deputi DPD RI, Jajaran staf, Empat anggota DPD RI Asala Papua Barat Dr. Filep Wamafma, Sanusi Rahaningmas, Yance Samonsabra dan Mamberob Yosephus Rumaikeik serta anggota DPD RI yang masuk yakni anggota PURT dari utusan masing-masing daerah dengan total 29 anggota.
Tapi juga dihadiri Pj. Gubernur Papua Barat Daya yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Pemprov PBD, George Yarangga.
H. Ahmad Naewadi, Ketua PURT DPD RI, H. menyampaikan terimakasih kepada Pemprov yang sudah bersedia menghadiri kegiatan Reker ini, karena pertemuan ini akan mempermudah proses rencana pembangunan kantor perwakilan DPD RI di daerah.
Sementara Dr. Filep Wamafma mengatakan, pembentukan kantor perwakilan DPD RI di daerah sangat penting. Dimana, gedung tersebut akan menjadi sarana penunjang guna untuk menerima aspirasi dari masyarakat.
Maka diharapkan, kedua pemprov dapat memperhatikan setiap usulan dari lembaga DPD RI di Jakarta, termasuk membantu dalam proses penyedian lahan pembangunan kantor perwakilan.
“DPD RI merupakan mitra strategis pemerintah daerah, maka lewat kesempatan ini saya berharap rencana pembangunan gedung kantor perwakilan DPD RI oleh sekretaris jenderal DPD RI dapat direspons dengan baik oleh pemerintah daerah, terutama untuk menyiapkan hibah lahan,”ujarnya.
Senator Papua Barat ini menambahkan, provinsi lain di Indonesia seperti Bali sudah memiliki gedung kantor perwakilan DPD RI di daerah dengan fasilitas yang cukup lengkap.
Oleh sebab itu, sekali lagi dirinya berharap, hal ini juga dapat dilakukan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Rencana pembangunan ini sangat baik, dan melengkapi urusan rumah tangga DPD RI di daerah pemilihan. Maka kita juga harus merespons baik apa yang sudah dibicarakan saat ini, sehingga kedepannya tidak perlu lagi menyewa gedung. Tapi sudah ada kantor, yang bisa berdiri dan memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi masyarakat,”tukas Filep. [GRW/redaksi]
