Jakarta, SatukanIndonesia.com – Rekaman video viral yang berisi ceramah provokatif Pendakwah Habib Jafar Shodiq Alatas (JSA), menyerukan jamaahnya agar bersatu, dan membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini sedang ramai diperbincangkan publik dan mempertanyakan mengapa Polisi belum bertindak.
Potongan video rekaman ceramah Habin Jafar Shodiq Alattas, menjadi viral usai diunggah oleh pengguna Twitter Bambangmulyono2, seperti dilihat pada Kamis (17/2/2022), di media sosial saat pendakwah Habib Jafar Shodiq Alathas sedang berceramah mengajak para jamaah bersatu menggulingkan Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Daniel Tonapa Masiku Pendiri Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), menilai, seruan Habib JSA sudah masuk kualifikasi kejahatan pidana makar.
Karena itu, Daniel meminta agar Polri segara melakukan tindakan Polisionil guna mencegah konsolidasi massa yang lebih besar untuk merealisasikan seruan Habib JSA dimaksud.
“Polri tidak boleh bersikap menunggu atau baru bertindak setelah ada Laporan Polisi dari masyarakat. Polri harus melakukan tindakan Polisionil yang cepat terhadap siapapun yang secara langsung atau tidak langsung merongrong Kepala Negara, dan mengganggu Ketertiban Umum,” ujar Daniel dalam keterangan pers nya, yang diterima SatukanIndonesia.com, Sabtu, (19/2/2022).
Menurut Daniel, Ini adalah ancaman terhadap integrasi bangsa yang akhir-akhir ini menguat, karena selama ini banyak kasus pidana yang menyangkut wibawa Kepala Negara dan Integrasi bangsa, namun Polisi baru merespons kalau sudah ada laporan dari Masyarakat atau setelah didemo dengan kekuatan massa baru Polri bertindak.
Daniel juga meminta agar budaya kerja polri harus segera dibenahi
“Pola kerja Polri harus dibenahi, terutama dalam kasus yang menyangkut kejahatan makar, karena jaringan kelompok yang menghendaki kejatuhan Presiden Jokowi terus digaungkan dan mereka merasa diri sebagai kebal hukum dan terus menerus mengkonsolidasikan kelompoknya untuk merongrong kekuasaan Pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Daniel.
Seruan Habib JSA kepada jamaahnya agar bersatu angkat pedang menggulingkan Presiden Jokowi dan Pemerintahannya, telah direkam dan beredar secara luas melalui medsos untuk memprovokasi publik dan berdampak potensial untuk memecahbelah persatuan bangsa.
Seperti diketahui, dalam rekaman video di media sosial yang berisi ceramah provokatif Pendakwa Habib JSA, terdapat narasi berisi seruan kepada para jemaahnya agar bersatu, membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Ini harus diwaspadai karena aksi-aksinya bisa merepotkan Aparat Penegak Hukum.
Hingga saat ini belum ada langkah-langkah penindakan berupa penangkapan dan penahanan terhadap Habib JSA untuk penyelidikan dan penyidikan.
Sementara desakan publik agar Habib JSA segera ditangkap dan ditahan cukup menggema, pertanda dukungan publik yang meluas kepada Polri untuk menindak para terduga makar.
Menurut Daniel, lambannya Polri melakukan tindakan Polisionil terhadap tokoh-tokoh yang sering memprovokasi kelompok masyarakat untuk melalukan makar, ini juga membuat kelompok ini selalu muncul lagi silih berganti memprovokasi masyarakat untuk makar, karena Aparat Penegak Hukum bersikap lunak.
Daniel mencontohkan pada kasus dugaan makar terhadap Kepala Negara yang disangkakan kepada Egie Sidjana sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 2019, hingga sekarang tidak jelas kelanjutannya.
Daniel menambahkan bahwa seruan Habib JSA itu, sudah masuk kategori permulaan pelaksanaan rencana untuk makar dan seruan itu dilakukan di hadapan para jemaah yang telah memiliki visi dan misi yang sama, dipastikan akan dikonsolidasikan lewat rekaman video dan medsos guna memperluas dukungan.
“Jangan dikira kelompok Habib JSA dkk. hanya sebatas ceramah, lalu diam, mereka dipastikan melalui forum-forum ceramah akan terus mempersiapkan gerakan untuk makar terhadap Presiden Jokowi, di samping itu untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau golongan warga masyarakat dengan ceramah-ceramahnya itu disebar melalui Medsos,” pungkasnya.
Tindakan makar dimaksud diancam dengan pidana penjara oleh Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 104-107 dan 108 KUHP. (nal/SI)
