
Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyebut Ambalat sebagai bagian dari Laut Sulawesi. Artinya berada di teritori Malaysia..
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono,
mendorong TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan patroli di wilayah perairan Ambalat.
Dave menilai pernyataan Hasan berimplikasi serius terhadap kedaulatan Indonesia atas kawasan yang sejak lama menjadi obyek sengketa maritim antara kedua negara.
“Sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat perlu diperkuat melalui patroli TNI AL,” ujar Dave dalam keterangan tertulis, yang dlansir dari publicanews, Kamis (7/8).
Ia juga mendorong pemerintah untuk mengintensifkan diplomasi yang konsisten dan berbasis hukum internasional, termasuk melalui forum kawasan, seperti ASEAN dan maritim regional.
Dave mengingatkan sikap Malaysia yang mengklaim kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi. Hasan menolak penggunaan istilah Ambalat.
Menurut Dave, perubahan terminologi itu dapat berpengaruh ke persepsi publik. Indonesi selama ini memegang prinsip kedaulatan wilayah berdasarkan hukum internasional, terutama Perjanjian Landas Kontinen 1969 serta Hukum Laut UNCLOS 1982.
“Komisi I DPR RI memandang bahwa penyebutan istilah ‘Laut Ambalat’ bukan sekadar soal nama, melainkan bagian dari penegasan klaim wilayah yang sah,” kata Dave.
Pada 5 Agustus 2025, Menlu Malaysia Mohamad Hasan berbicara di Dewan Rakyat, ia mengatakan wilayah maritim yang meliputi Blok ND6 dan ND7 di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan ‘Ambalat’.
Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim di Laut Sulawesi.
“Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia. (***)













