MANOKWARI, satukanindonesia.com – Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum, Senator Papua Barat menyatakan, Pemerintah Republik Indonesia belum memiliki konsep atau strategi yang maksimal untuk menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif atau menyeluruh.
Pasalnaya, stabilitas politik keamanan belakang ini semakin tidak stabil, baik di daerah Pegunungan Tengah dan Papua Barat.
“Totalitas kita (pemerintah) masih seputar politik Kesejahteraan, ekonomi dan. Belum menyentuh substansi dasar,”ujar Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).
Selaku Anggota DPR RI maupun Sekretaris MPR for Papua, kata Dr. Filep, pihaknya selalu menyampaikan upaya penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Pusat dalam hal ini TNI, Polri, dan Kementerian Politik Hukum.
“Road Map yang ditawarkan oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI) tentang empat masalah mendasar di Papua, belum diaktualisasikan dengan baik,”sebutnya.
Meski, dikatakannya, pembagunan ekonomi yang menjadi mesin penggerak kebijakan tetap berjalan, namun tidak menyelesaikan akar masalah Papua.
“Tapi justru banyak korban berjatuhan baik dari warga sipil, aparat keamanan (TNI-Polri), tenaga pendidik, maupun kesehatan. Jadi menurut saya (senator Papua Barat), masa pemerintahan reformasi hingga saat ini belum ada formula penyelesaian yang kongkret,”tegas Senator Papua Barat.
Padahal, kata Dr. Filep, telah dibentuk berbagai lembaga seperti Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua termasuk memberikan kebijakan afirmasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Walaupun, masih ada hal fundamental yang belum dituntaskan. Seperti sejumlah kasus pelanggaran HAM Berat di tanah Papua, yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Tapi tidak ada realisasi hingga kini,”sebut Dr. Filep.
Selanjutnya, ia menuturkan, mengenai jatuhnya korban warga sipil, tenaga guru dan medis sesungguhnya mencerminkan bahwa kondisi keamanan di Papua sedang tidak stabil dan ini menggangu berbagai kebijakan pembangunan.
“Oleh sebab itu, bagi saya (Dr Filep Wamafma) dihentikan sementara dulu semua kebijakan yang ada. Dan fokus menyelesaikan masalah Papua dengan membuka ruang dialog atau ruang yang lebih spesifik terkait penyelesaian pelanggaran HAM atau masalah disintegrasi Bangsa,”tegasnya.
Menurut dia, sudah ada riset LIPI yang bisa digunakan pemerintah Republik Indonesia untuk merumuskan formula penyelesaian konflik berkepanjangan di tanah Papua.
“Sebab sepanjang itu belum diselesaikan, maka Papua akan terus menjadi zona tidak nyaman. Banyak warga sipil yang mengungsi dan lain sebagainnya,”kata Dr. Filep.
Intelektual asli Papua ini mengapresiasi, Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto yang berani terlibat dalam penyelesaian Konflik Gaza, dan begitu pula Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mampu menyelesaikan konflik Aceh.
“Apakah masalah Papua dibiarkan begitu? Saya pikir ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Maka, diharapakan Presiden Prabowo segera merealisasi melalui lembaga yang bentuk. Misalnya, komite yang dibentuk tidak saja mengawasi Otsus, tapi bisa menjembatani para pihak yang berkonflik,”aku Dr. Filep Wamafma.
Karena, kata dia, jika komite yang ditunjuk Presiden hanya mengawasi Otsus, berarti tidak berbeda dengan kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Otsus, dan BP3OKP.
“Maka saya sarankan kepada pemerintah, jauh lebih bagus komite eksekutif percepatan pembangunan Otsus Papua fokus saja selesaikan masalah politik Bangsa Papua,”pungkasnya.
Dicecar mengenai status Papua, menurut Dr. Filep, wilayah Papua belum ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM), dan hal itu tidak dikehendaki.
“Kita juga tidak menghendaki bahwa Papua disebut sebagai DOM. Kita bisa lihat pendekatan TNI maupun Polri pun beda. Tapi faktanya kan ada peristiwa yang terjadi. Maka mau tidak mau, akar masalah Papua harus dituntaskan,”tukasnya. [**/GRW]
