
Jakarta, SatukanIndonesia.com – Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengapresiasi rencana islah tiga kubu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan akan melaksanakan Rapimpurnas serta Kongres bersama XVI pada tahun 2021.
Pasalnya, perpecahan di pengurusan KNPI telah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu.
Qodari mengungkapkan, perpecahan tersebut dimulai terjadinya dualisme pengurus antara kubu pimpinan Ahmad Dolu Kurnia dan Azis Syamsuddin pada periode 2008-2011.
Selanjutnya, perpecahan itu semakin parah, bukan lagi dua kelompok melainkan menjadi tiga kelompok, yaitu kepengurusan di bawah pimpinan Haris Pertama,Noer Fajrieansyah, dan Abdul Aziz.
Ia menilai hal itu tentu ironi dan kerugian karena pemuda itu sebenarnya tokoh pemersatu bangsa, dimulai dan ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda 1928.
“Kalau organisasi pemudanya terpecah, ini jelas adalah ironi terhadap peran sejarah pemuda sebagai pemersatu bangsa,” kata Qodar, kepada awak media, Sabtu (13/3/2021).
Menurutnya kerugian besar karena di tengah pandemi Covid-19, semua elemen masyarakat seharusnya bersatu, bahu membahu untuk mengatasi permasalahan pandemi, bukan justru berkonflik dan sibuk berkelahi sendiri dengan sesama.
“Dan orang muda adalah mereka yang diharapkan menjadi garis terdepan dalam perjuangan melawan pandemi ini. Jadi sebuah urgensi yang luar biasa bagi KNPI untuk segera bersatu,” ucapnya.
Demi meredam konflik tersebut, dia menyebutkan dibutuhkan sosok figur pemersatu yang dapat diterima oleh semua kalangan. “ Pertama, karena dia bukan menjadi bagian dari konflik, dia juga sebagai figur yang lagi naik daun,ketiga dia membawa iklim dan program yang benar- benar baru,” jelasnya.
Dia melihat sosok Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai pilihan tepat memimpin KNPI karena Gibran sebagai sosok muda yang diharapkan menjadi titik temu bagi semua kelompok karena bukan menjadi bagian dari konflik.
Tak hanya itu, tutur dia, Gibran memiliki latar belakang pengusaha, sehingga dapat membuat program kerja dan suasana kerja baru yang berorientasi kepada kewirausahaan, tidak berorientasi kepada politik saja. (*)













