Teheran, SatukanIndonesia.com – Iran waswas reaktor nuklirnya akan dibombardir militer Israel setelah rezim Zionis mengeklaim berhak menggunakan kekuatannya untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. Teheran, melalui suratnya, mengadukan kekhawatirannya itu kepada kepala Dewan Keamanan PBB. Surat yang ditulis Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi diajukan pada hari Kamis (14/10/2021).
“Kami memperingatkan rezim Zionis terhadap kesalahan perhitungan atau petualangan militer yang menargetkan Iran dan program nuklirnya,” bunyi surat Dubes Ravanchi yang diterbitkan oleh kantor berita Tasnim, Jumat (15/10/2021).
Dia menuduh Israel mengambil ancaman provokatif dan petualangan militer ke tingkat yang mengkhawatirkan.
Baca Juga: Kebenaran UFO Jatuh di New Mexico Terungkap, Ini Bukti Alien di Bumi
“Ancaman sistematis dan eksplisit oleh rezim Zionis membuktikan bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan teroris terhadap program nuklir damai [Iran] di masa lalu,” lanjut surat diplomat Teheran tersebut.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yair Lapid bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed di Washington pada hari Rabu. Lapid mengatakan Israel berhak menggunakan kekuatan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
“Pilihan lain akan ada di atas meja jika diplomasi gagal,” kata Lapid. “Dengan mengatakan opsi lain, saya pikir semua orang mengerti—di sini, di Israel, di Emirat [Uni Emirat Arab], dan di Teheran—apa yang kami maksud.”
Dia menambahkan bahwa, sebagai putra korban Holocaust, dia dan Blinken tahu ada saat-saat ketika negara harus menggunakan kekuatan untuk melindungi dunia dari kejahatan.
Dalam sambutannya sendiri, Blinken mengatakan: “Kami terus percaya bahwa diplomasi adalah cara yang paling efektif.” “(Tapi) kami siap untuk beralih ke opsi lain jika Iran tidak mengubah arah,” katanya. Baca Juga: Jet Tempur Israel Bombardir Pangkalan Udara Suriah
Pernyataan itu muncul di tengah dorongan untuk melanjutkan pembicaraan tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir atau JCPOA 2015 antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia. AS di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018 dan sejak itu menerapkan kembali sanksinya terhadap Teheran.
“Setiap hari berlalu, dan penolakan Iran untuk terlibat dengan itikad baik, landasan pacu semakin pendek,” kata Blinken. “Waktu semakin singkat. Kami semakin dekat ke titik di mana kembali ke kepatuhan dengan JCPOA tidak akan dengan sendirinya merebut kembali manfaat dari JCPOA.”
Presiden AS Joe Biden, yang menjabat sejak Januari 2021, telah mengisyaratkan kesediaan untuk kembali ke kesepakatan 2015, yang memberi Iran keringanan sanksi ekonomi dengan imbalan batasan yang jelas pada kegiatan nuklirnya.(Nal/SI)
