Jakarta, SatukanIndonesia.com – Nama Nusantara untuk ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah mendapatkan berbagai tanggapan.
Namun, nama tersebut tidak menjadi masalah untuk Pakar Telematika, Roy Suryo.
“Masyarakat banyak yang (dibuat) terbuai kata Nusantara sebagai nama calon IKN,” ujarnya dilansir melalui berbagai sumber Selasa, 18 Januari 2022.
Baca Juga: Buntut Salah Gambar Sirkuit, PPP Minta Tim Medsos Jokowi Diganti
Alih-alih membahas nama Nusantara, Roy Suryo mempermasalahkan isu Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjadi kepala pemerintahan di IKN baru.
“Kalau saya lebih fokus pada siapa yang akan ditunjuk Kepala Pemerintahannya,” ungkapnya.
Untuk diketahui, IKN Nusantara nantinya akan dipimpin oleh oleh sebuah badan otorita yang dikepalai oleh seorang kepala otorita yang posisinya setara menteri.
Roy Suryo menegaskan bahwa Ahok merupakan mantan narapidana kasus ujaran kebencian dengan unsur SARA.
Baca Juga: DPD Apresiasi MK Buka Peluang Presidential Threshold Jadi 0 Persen
Oleh karena itu, Ahok dirasa kurang cocok menjabat posisi tersebut. Roy Suryo lantas bertanya, tidak ada kah tokoh lain yang lebih pantas.
“Kemarin santer disebut-sebut lagi si mantan napi? Tidak adakah orang lain di 274 juta rakyat? Akankah Kominfo meralat (lagi)?” tuturnya.
Sebagai informasi, usai Nusantara ditetapkan sebagai nama IKN baru, kini sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin di sana menjadi perbincangan hangat.
Baca Juga: DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR
Salah satu nama yang muncul adalah Ahok. Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi bahwa Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur.
Walau begitu, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara.
Nantinya, Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukkan pemimpin Nusantara. Hal ini diungkapkannya pada tahun 2020 lalu.
“Jadi untuk namanya otoritas ibu kota negara ini memang kita segera tanda tangan Perpres di mana nanti di situ ada CEO-nya,” kata Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu. (Nal/SI)
