MANOKWARI, satukanindonesia.com – Salah satu terobosan besar pada lanskap keuangan global yaitu hadirnya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI), untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi pembayaran dalam satu kode standar.
Demikian hal ini disampaikan Victor Rumere, Dosen FEB Unipa dan Ketua ISEI Koordinator Papua Barat kepada wartawan, baru-baru ini.
Menurutnya, sejak diluncurkan BI tahun 2019, penggunaan QRIS telah meluas secara masif dan kini telah menjangkau lebih dari 25 juta pelaku usaha, dimana mayoritas adalah pelaku UMKM.
“Data menunjukkan, adopsi layanan pembayaran digital ini telah berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM hingga 40 persen dalam 5 tahun terakhir,”ujarnya.
Katanya, dengan infrastruktur yang lebih sederhana dibandingkan terminal pembayaran tradisional, QRIS menjadi solusi inklusif yang memungkinkan masyarakat untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal secara lebih mudah, cepat, dan aman.
Namun, perjalanan menuju inklusi keuangan yang merata masih terganjal oleh tantangan kesenjangan digital. Utamanya, di Indonesia Timur khususnya di Papua Barat.
Data menunjukkan adanya disparitas infrastruktur yang mencolok, dimana penetrasi pembayaran digital di wilayah Indonesia Timur masih di bawah 30 persen, jauh tertinggal dibandingkan Pulau Jawa yang mencapai 70 persen.
Selain infrastruktur, sebut dia, literasi keuangan digital menjadi hambatan utama. Sebagai misal, tingkat literasi keuangan syariah baru menyentuh angka 9,14 persen, sementara literasi umum berada di angka 49,68 persen.
“Tanpa edukasi yang masif dan pembangunan infrastruktur TIK di daerah terpencil, manfaat teknologi ini hanya akan dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat di wilayah perkotaan saja,”katanya.
Selain kesenjangan infrastruktur dan literasi, lanjut Victor Rumere, keamanan siber dan perlindungan konsumen harus menjadi fondasi kepercayaan yang harus diperhatikan. Kepercayaan publik adalah pilar utama ekonomi digital, namun pilar ini kerap diuji oleh ancaman siber yang semakin canggih.
Kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia, dan serangan DDoS pada BCA menjadi pengingat akan kerentanan infrastruktur digital kita.
Disisi lain, perlindungan konsumen masih menghadapi masalah serius, mulai dari ketidakseimbangan kontraktual, pelanggaran data pribadi, hingga hilangnya saldo.
Sebagai langka strategis dalam menjaga kedaulatan mata uang di era digital, BI sebenarnya telah mengembangkan Proyek Garuda yang menavigasi arsitektur Rupiah Digital.
Rupiah Digital dirancang bukan untuk menggantikan uang fisik, melainkan sebagai komplemen yang mendukung model bisnis baru dan interoperabilitas transaksi antarnegara. Selain Rupiah Digital, upaya konkrit yang dapat dilakukan.
Pertama, akselerasi infrastruktur TIK yang adaptif melalui percepatan pembangunan menara base transceiver station di wilayah yang belum terjangkau internet. Belajar dari model M-Pesa di Kenya, Indonesia dapat mengoptimalkan jaringan telekomunikasi yang ada, untuk memperluas jangkauan layanan keuangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada infrastruktur perbankan fisik yang mahal.
Kedua, adopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi ancaman siber secara real-time, sehingga masyarakat di daerah terpencil merasa aman saat bertransaksi.
Ketiga, literasi keuangan digital berbasis komunitas, bahwa pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan kapasitas manusia.
Program literasi keuangan digital yang disesuaikan dengan kondisi regional, dan edukasi ini tidak boleh hanya bersifat formal, tetapi harus masuk ke komunitas lokal, pasar tradisional, dan kelompok usaha mikro dengan menjelaskan manfaat praktis QRIS serta cara menghindari risiko penipuan digital.
Singkatnya, dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik, penguatan literasi digital, dan sinkronisasi kebijakan yaitu untuk memastikan bahwa inklusi keuangan bukan hanya milik masyarakat di wilayah perkotaan saja, melainkan hak seluruh rakyat di Papua Barat. [GRW]
