Jakarta, SatukanIndonesia.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) memberikan komentar dan masukannya terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
JK menegaskan, saat ini yang paling penting menurutnya adalah mendisiplinkan masyarakat.
“Mau dibatasi atau mau lebih terbuka, mau bagaimana caranya ini kan hanya beberapa cara. Pertama tadi kan 3M, itu artinya sikap dan perilaku masyarakat, pemerintah hanya mengawasi,” kata JK.
Pembatasan apa pun namanya menurut JK tak akan berguna kalau masyarakatnya malas mentaati protokol kesehatan. Seperti memakai masker dan menjaga jarak.
Baca Juga: Kepala BNPB Imbau Masyarakat Tidak Ragu Menjalani Isolasi Terpusat
“Bagaimana perilaku masyarakat didisiplinkan, bagaimana RS dikoordinasikan, bagaimana menyinkronkan ini itu. Harus ada kebijakan pemerintah yang tepat. Kemudian tentunya selain itu ya dilaksanakan di daerah,” jelas Ketua PMI itu.
Penularan COVID-19 di Indonesia masih terjadi. Tercatat kini kasus positif mencapai 3.194.733 orang. Sedangkan kasus aktif ada 560.275.
JK Soroti Peran Berlebih TNI-Polri
JK kemudian secara khusus menyoroti peran TNI/Polri yang terlalu banyak. Padahal, perangkat pemerintah lain harusnya ikut ambil peran signifikan.
“Tapi memang ada sedikit kurang menurut saya kurang pas itu bahwa hampir semuanya tugas berat itu dilaksanakan oleh TNI dan Polisi. Mau bentuk pendisiplinan, sembako, yang dikasih tugas polisi. Maka pertanyaannya di mana tugasnya bupati camat lurah?” kata JK.
“Ini harus diseimbangkan semuanya. kebijakan pemerintah benar tapi pelaksanaannya harus tepat,” sambung dia.
Memang, berdasarkan pengalamannya, ia mengakui pendisiplinan melalui TNI/Polri efektif. Tapi jumlah mereka sangat sedikit di daerah.
Baca Juga: Fantastis! Keluarga Pengusaha Ini Sumbang 2T Untuk Bantu Penanganan Pandemi
“Pengalaman kita TNI/Polri lebih disiplin, tapi kan jumlahnya tidak cukup. Jangan semua, sembako pun ke mereka. Kasihan camat lurah yang mengetahui rakyatnya itu gimana. Yang penting adalah perilaku masyarakat, sangat penting,” tutur JK.
JK Nilai Kebanyakan Organisasi Penanganan COVID-19: Harus Ada yang Full Time
Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dimotori oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Ketuanya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sang wakil yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan.
Kemudian bawahnya ada Menkes Budi Gunadi Sadikin hingga Kasatgas COVID-19 Letjen Ganip Warsito yang merupakan Kepala BNPB. Baru kemudian ada tim di bawah bawah mereka.
Ada lagi pembagian tugas baru ketika PPKM darurat diberlakukan. Menko Marves, Luhut Pandjaitan jadi komandan PPKM darurat (kini jadi PPKM level 4) di Jawa-Bali. Sedangkan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto jadi komandan PPKM di daerah selain Jawa dan Bali.
Baca Juga: Risma: Bantuan yang Bapak Ibu Terima Tidak Bisa Terus Menerus, Pemerintah Memiliki Keterbatasan
JK menyoroti masalah ini. Bukan soal KPCPEN tapi soal rumitnya koordinasi.
“Inilah caranya mengatasi masalah-masalah yang sulit. Sistemnya harus jelas jangan terlupa. Ini masalahnya terlupanya organisasi, tidak jelas ke siapa orang harus meminta keputusan atau ada tim di bawah komandonya. Tapi ada lagi tim di bawah menteri. Ke mana Menkes? Padahal ini tugasnya Menkes, yang paling menonjol,” kata JK.
“Lalu satgas. terlalu banyak organisasi yang timbul, sehingga jadi tidak jelas. Padahal pengalaman saya ketika menangani darurat seperti tsunami, tapi tidak bisa disamakan ya, tapi harus jelas organisasinya. Harus jelas perintahnya sehingga tidak ada perintah yang berbeda-beda,” tegas dia.
Menurut JK, penanganan pandemi ini secara organisasi harus lebih simpel. Semua pejabat fokus juga akan tugas spesifik.
“Iya, harus lebih simpel direction ke bawah dan harus full time. sehingga hari ini harus bicara COVID, harus soal isolasi, harus bicara disiplin, bicara ekonomi lagi,” jelasnya.
JK kemudian bercerita ketika menunjuk Erick Thohir sebagai ketua Inasgoc saat Asian Games 2018. Saat itu Erick diminta tak sibuk dengan urusan lain.
“Pengalaman saya dulu “Yuk Erick dalam waktu 90% waktunya harus urus Asian Games, enggak boleh urus lain.” Jadi kita kasih ke yang berpengalaman dalam mengatasi hal-hal darurat. Hanya pembina dan pelaksana. Jangan, karena orang fokus, orang tahu perintah hanya dari sana,” urai dia.
Baca Juga: Corona di Indonesia Hari Ini, Tambahan 28.228 Kasus, Sembuh 40.374
Jadi menurut JK, dalam penanganan corona di Indonesia, seharusnya siapa yang paling cocok dan efektif untuk memimpin?
“Sebenarnya sudah ada di UU, awalnya berjalan dengan baik BNPB ini di bawah Doni Monardo. Tapi setelah organisasinya makin banyak, makin tidak jelas siapa yang harus menjadi komandan ini,” kata JK.
JK berpandangan, kalau Kepala BNPB setingkat menteri ia bisa langsung koordinasi ke presiden. Dia juga bisa langsung berbicara langsung dengan menteri tak perlu harus melalui siapa.
JK: Perketat Mobilitas, Tiap Keluarga Diberi Rp 1 Juta/Bulan
Jusuf Kalla ikut memberikan usulan soal pelonggaran dalam perpanjangan PPKM level 3-4. JK menyebut pelonggaran seperti merupakan “jalan tengah” yang akan membuat pengendalian corona RI menjadi lebih sulit.
Sehingga, Jusuf Kalla mengungkapkan dirinya lebih setuju dengan adanya pengetatan yang lebih jauh atau lockdown, tetapi dengan satu syarat: pemberian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal.
“Sejak awal kita sependapat bahwa ada pengetatan, lockdown. Tetapi, semua masyarakat yang tidak mampu harus disubsidi minimal Rp 1 juta per bulan,” ucap JK.
“Rumah tangga di Indonesia ada 60 juta rumah tangga, katakanlah yang tidak mampu 30%, berarti 20 jutanya. Maka, mereka harus dikasih Rp 1 juta per bulan. Jadi, berarti harus keluarkan Rp 60 triliun per bulan selama 6 bulan, kalau itu saya kira bisa terpotong, kita bisa teruskan itu, lebih baik. Daripada selalu ambil jalan tengah,” lanjutnya.
Baca Juga: Tak Dapat Restu Untuk Terapkan Lockdown, Pemerintah Pusat Minta Pemprov Papua Terapkan PPKM Level 4
Sejauh ini bantuan tunai yang diberikan kepada warga terdampak pandemi berjumlah Rp 300 ribu per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Menurut JK, angka ini tidak cukup bagi kebutuhan pangan mereka.
“[Rp 300 ribu] pasti tidak cukup. Kalau dikasih satu keluarga Rp 1 juta itu kan berarti bisa beli beras 100 kilo, yang beli beras hanya 25 kilo itu kan butuhnya 250 ribu, itu lain-lain bisa dibeli untuk kebutuhan pokok. Tidak menyenangkan, pastilah tidak. Tapi ini jalan keluar untuk penyelesaian.” jelas Wakil Presiden RI 2014-2019 ini.
“[Rp 1 juta] Cukup. Petani itu, pendapatannya sebulan kan Rp 1 juta sekeluarga. Cukup dalam artian cukup bisa makan, itu saja dulu. Fisik. Tentu tidak bisa beli baju dan lain-lain, tapi cukup untuk makan, tak akan kelaparan,” tegas JK yang juga merupakan Ketua PMI.
Lebih lanjut, JK turut menyarankan untuk menggunakan satu sistem bantuan sosial saja untuk mempermudah administrasi, sehingga penyampaian bansos tunai bisa lebih terfokus.
JK Sarankan Pensiunan Nakes Dimobilisasi untuk Jadi Vaksinator Corona
Terkahir, Jusuf Kalla, turut menyoroti soal vaksinator di Indonesia. Menurutnya, jumlah dosis vaksin yang diamankan oleh Indonesia sudah mencukupi. Tetapi target vaksinasi Indonesia yang tinggi akan sulit tercapai dengan kurangnya jumlah nakes.
Saran yang diungkapkan JK dalam mengatasi masalah ini adalah dengan memanggil kembali para tenaga kesehatan yang sudah pensiun untuk menjadi vaksinator.
“Contohnya seperti ini, vaksinasi terlambat. Coba aktifkan semua perawat-perawat, dokter, yang sudah pensiun itu, aktifkan semuanya untuk hal-hal yang lebih ringan, seperti terkait vaksinasi, pengobatan pasien yang tidak bergejala,” ungkap JK.
“Tenaga-tenaga yang seperti itu, jadi mobilisasi, layaknya perang. Masyarakat harus dimobilisasi, pensiunan kembali aktif,” imbuhnya.
Menurutnya, penanganan COVID-19 RI ini sama saja dengan berperang, sehingga memang diperlukan mobilisasi masyarakat sesuai dengan bidang yang sangat dibutuhkan.
“Mobilisasi justru dalam artian massa itu harus disiplin. Bukan dikeluarkan semuanya, justru sebaliknya. Tetapi, yang dimobilisasi itu orang-orang seperti perawat, dokter, yang sudah pensiun, dimobilisasi lagi. Atau tenaga administrasi dimobilisasi untuk menghadapi hal-hal di luar rumah sakit. itu ada yang harus menanganinya kan,” katanya.
Selain percepatan vaksinasi, diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengendalikan laju penularan COVID-19 Indonesia yang masih tinggi.
Jusuf Kalla mengingatkan, masyarakat harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika melanggar, warga harus paham betul bahwa ada sanksi yang akan dikenakan. Sanksinya pun harus tegas. (FA/SI).
