Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dana desa dapat digunakan untuk mendukung program perhutanan sosial. Tujuannya, agar perhutanan sosial memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat bukan sekadar pemberian izin melalui Surat Keterangan (SK) saja.
Arahan Jokowi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan usai rapat terbatas mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Selasa (3/11/2020).
“Kemudian dana desa harus dimanfaatkan untuk mendukung program perhutanan sosial ini. Itu juga nanti akan koordinasi dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemenkop UKM untuk mengerjakan semuanya, “ujarnya dalam konferensi pers usai rapat terbatas.
Luhut menuturkan Jokowi mendorong pembentukan perhutanan sosial yang terintegrasi melalui sejumlah pendampingan program. Targetnya, masyarakat di sekitar hutan bisa mengembangkan bisnis dari program perhutanan sosial tersebut guna meningkatkan kesejahteraannya.
“Akan dibuat roadmap (peta jalan) untuk pengerjaan program perhutanan sosial yang terintegrasi. Saya kira tim mulai kerja minggu ini untuk rumuskan hal ini,” ucapnya.
Pemerintah melihat angka kemiskinan masyarakat di sekitar wilayah kehutanan masih tinggi yakni 10,2 juta orang. Jumlah itu, setara 36,37 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.
“Dengan program ini kami melihat banyak sekali akan membantu pengentasan kemiskinan yaitu 36,37 persen dari total penduduk miskin di Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan per 19 Oktober lalu jumlah lahan perhutanan sosial mencapai 4,4 juta hektare (Ha). Secara ideal, pemerintah menargetkan perhutanan sosial mencapai 12,7 juta pada 2024 mendatang.
Dengan jumlah lahan tersebut, perhutanan sosial bagi masyarakat mencapai 30 persen dari total lahan.
“Lalu, swastanya kan tidak boleh dibunuh juga karena mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga. Paling tidak jadi balance (seimbang), ada keberpihakan pada masyarakat itu bisa 30 persen lebih jadi 30 persen-70 persen pengaturannya kurang lebih seperti,” katanya.
Ia menambahkan hingga akhir tahun terdapat tambahan lahan perhutanan sosial sebesar 200 ribu Ha. Dengan demikian, total lahan perhutanan sosial hingga akhir tahun mencapai 4,6 juta Ha.
“Sudah ada 7.100-an SK dan 870 ribu lebih kepala keluarga. Sebetulnya kelompok itu sudah mulai ada yang bisa jadi usaha, yang sudah jadi tapi masih sedikit hanya 8 persen dari 7.100-an itu,” kata Siti. (CNN/bm)
