Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ekonomi Senior Rizal Ramli menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan tidak ingin menghalangi siapa saja yang mau mencalonkan diri pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.
Presiden Jokowi mengatakan hal itu karena dia menginginkan masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk menjadi pemimpin di Indonesia.
Baca Juga: Amien Rais: Tak Ada Perubahan yang Dilakukan Jokowi Selama Jadi Presiden
Menurut Rizal, apa yang dikatakan Jokowi itu hanya basa-basi, sebab, saat ini ada aturan khusus untuk maju dalam Pilpres. Yaitu ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.
Di Indonesia, presidential threshold pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 5 Ayat (4) UU itu menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.
Baca Juga: Bambang Pacul: Memilih Calon Pemimpin Harus Melihat Rekam Jejak
“Ndak membatasi siapa aja mau maju. Pura2 ndak tahu ada pembatasan threshold. Wong tinggal kasih signal atau Perpu, baru itu omongan punya arti. Ini mah ‘nggedabrus’ atau omong kosong doang,” sindir Rizal Ramli dikutip SatukanIndonesia.com melalui akun Twitternya, Jumat (21/1/2022).
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) sejumlah media di Jakarta, Rabu (19/1/2022) Jokowi memberi kesempatan siapa pun yang ingin maju di Pilpres.
“Saya tidak ingin menghalangi keinginan orang yang ingin maju (nyapres),” tuturnya.
Baca Juga: Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Independen Hasilkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas
Alasan Jokowi tidak ingin menghalangi siapa pun adalah agar masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam perhelatan polititk tersebut.
“Agar masyarakat punya banyak pilihan. Mau pilih menteri, ada. Mau pilih kepala daerah, ada. Mau pilih ketua partai, ada. DPR, ada,” sebutnya.
Dalam pertemuan itu, Jokowi juga mengingatkan, siapa pun tokoh yang ingin meningkatkan elektabilitas, agar tidak menggunakan fasilitas negara. (Nal/SI)
