
Jakarta, SatukanIndonesia.com – Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi rakyat yang kondisinya babak belur akibat pandemi COVID-19, demi pindah ibu kota.
Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik, Kholid memandang bahwa Pemerintah seharusnya mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk melindungi dan memulihkan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19 bukan untuk membiayai megaproyek Ibu Kota Baru.
Baca Juga: Jokowi Tak Ingin Halangi Siapa Pun Maju Pilpres 2024, Rizal Ramli: Pura-pura Gak Tahu Pembatasan Threshold
“Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11 bahwa penggunaan dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sedangkan mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima PEN. Pemerintah justru tidak patuh terhadap norma hukum yang mereka buat sendiri dalam Perppu yang mereka terbitkan di tahun 2020,” kata Kholid, Jum’at (21/1/2022).
Kholid juga menilai bahwa Pemerintah nampak tidak punya perencanaan yang bagus dan baik dengan proyek IKN ini,
Baca Juga: Amien Rais: Tak Ada Perubahan yang Dilakukan Jokowi Selama Jadi Presiden
“Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah tidak punya perencanaan yang baik. Pindah Ibu Kota dilakukan secara serampangan, terlihat ugal-ugalan dan tampak asal-asalan tanpa perencanaan yang matang.”
Kholid juga mengingatkan kepada Pemerintah agar menepati janjinya agar proyek IKN tidak akan membebani APBN.
Baca Juga: Bambang Pacul: Memilih Calon Pemimpin Harus Melihat Rekam Jejak
“Presiden kan sebelumnya sudah berjanji bahwa IKN tidak akan bebani APBN. Faktanya sekarang justru sebaliknya. Skema pembiayaan separuh lebih akan ditanggung oleh pajak rakyat dan utang melalui mekanisme APBN.” Tutupnya. (Nal/SI)













