Manokwari, SATUKANINDONESIA.Com – Menanggapi kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat (Pemda) dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI terkait penguatan Ekonomi di sektor pertanian. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyatakan, siap bersinergi.
Hal ini diungkapkan Ketua KADIN Provinsi Papua Barat, Hj. Suryati Faisal, SH saat ditemui wartawan, di Manokwari, Senin (16/03/2026).
Ia mengatakan, sebagai Ketua KADIN di provinsi Papua Barat mengapresiasi maupun mendukung apa yang diusulkan Gubernur Dominggus Mandacan kepada Menteri Pertanian.
“Kerjasama ini merupakan langkah strategis, untuk memperkuat sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,”ujarnya.
Lanjut, menurut Suryati, Kakao merupakan komoditas unggulan Papua Barat sejak dahulu, maka diharapkan usulan Gubernur Papua Barat ke Kementrian Pertanian segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan petani lokal, tetapi juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Katanya, pengembang ini tentunya akan menghadirkan investasi di sektor pertanian dan industri pengelolaan Kakoa, di daerah.
“Untuk itu, kami (KADIN) siap bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat rantai pasok,”katanya.
Menurut Suryati, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan komoditas Kakao adalah peningkatan kapasitas petani dan pengembangan industri maupun peningkatan kualitas bibit Kakao, agar kedepan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
“Karena selama ini ada perkebunan Kakao di Papua Barat, tapi dikelola secara person oleh petani lokal. Dan keuntungannya tidak seberapa, bahkan tidak ada pemasukan bagi pemerintah daerah,”sebutnya.
Oleh karena itu, ia menekankan, sebagai organisasi yang bergerak di bidang perdagangan dan industri berkewajiban membantu pemerintah membuka jaringan pemasaran.
“KADIN memiliki jaringan pasar dinegara-negara yang membutuhkan Kakao. Jadi sudah ada jalurnya. Tinggal bagaimana daerah meningkatkan hasil produksi dari pembukaan lahan yang direncanakan tersebut,”katanya.
Disisi lain, ia mengutarakan, pemerintah pusat perlu mengetahui bahwa usulan Gubernur Papua Barat ini juga tidak hanya meningkatkan produksi perkebunan, tetapi akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja.
“Maka, Papua Barat harus dikembangkan menjadi salah satu sentral pengembangan Kakao di kawasan timur Indonesia,”harapnya.
Berikutnya, Ketua KADIN Papua Barat ini berharap, dinas terkait bisa menjadi motor penggerak di daerah guna memastikan program pengembangan perkebunan Kakao berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Dinas pertanian juga harus membangun sinergitas dengan dunia usaha, sehingga tidak saja fokus pada produksi tapi penguatan rantai pasok dan pemasaran,”tuturnya.
Dicecar apakah program tersebut membutuhkan regulasi, ia mengatakan, perlu ada Peraturan Daerah (Perda), namun kembali ke kepala daerah.
Pada prinsipnya, Suryati menambahkan, sudah saatnya potensi daerah dikelola secara mandiri agar membantu meningkatkan PAD.
“Sebab, begitu besarnya pemotongan anggaran dari pusat ke daerah. Maka harus ada kemandirian daerah, dengan cara tingkatkan potensi-potensi daerah,”pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan menyiapkan pengembangan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga 2027.
Pengembangan awal difokuskan di dua wilayah yaitu Manokwari dengan potensi luasan lahan mencapai 2.381 hektare dan Mansel 4.530 hektare kebun. [GRW]
