Jakarta, satukanindonesia.com – Kementerian Kehutana (Kemenhut) memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional sebagai bagian dari implementasi arah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkokoh kepemimpinan Indonesia pada tata kelola kehutanan global. Penguatan diplomasi menjadi semakin penting agar berbagai keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari tidak hanya diakui, tetapi juga dipercaya dan menjadi rujukan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang berlangsung pada 4–5 Agustus 2026 di Bandung. Pelatihan ini diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dan didukung oleh International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bappenas untuk membangun kapasitas bersama dalam komunikasi strategis dan negosiasi pada forum kehutanan dan perdagangan internasional
Membuka pelatihan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism, menegaskan bahwa diplomasi modern tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan bernegosiasi, tetapi dimulai dari kemampuan membangun kepercayaan.
Menurutnya, diplomasi pada hakikatnya bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi, melainkan membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara lestari.
“Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional sesungguhnya merupakan diplomat bagi bangsanya. Karena itu, keberhasilan diplomasi Indonesia ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur pemerintah menyampaikan pesan nasional yang konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang secara konsisten menekankan bahwa Indonesia harus tampil sebagai solution provider dalam berbagai isu kehutanan global. Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia tidak hanya berkepentingan menjaga kelestarian hutan nasional, tetapi juga berperan aktif menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, dan kerja sama internasional untuk mendukung pencapaian target iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri juga menggarisbawahi empat agenda strategis kehutanan Indonesia yang memerlukan dukungan diplomasi publik yang kuat, yaitu memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis, mendorong pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi global pengelolaan mangrove, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Keempat agenda tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.
Pelatihan selama dua hari tersebut dirancang secara komprehensif melalui tiga modul utama yang meliputi penguatan pemahaman terhadap regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging yang efektif untuk berbagai audiens internasional, hingga praktik negosiasi, pembangunan koalisi, penanganan pertanyaan yang menantang, dan simulasi negosiasi lintas kementerian. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesamaan perspektif dan memperkuat koordinasi antarkementerian dalam membawa kepentingan Indonesia di berbagai forum internasional. (***)