Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) prihatin dengan keterwakilan perempuan di DPR RI yang belum pernah menembus angka 30 persen. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah mewajibkan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan, baik dalam susunan kepengurusan partai politik, maupun dalam daftar calon anggota legislatif.
Hal itu diungkapkan Bamsoet dalam Seminar dan Lokakarya bertema ‘Kartini di Era Digital: Perempuan, Inovasi, dan Teknologi’ yang digelar oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/04/2018).
“Terus terang, saya masih menyimpan keprihatinan yang mendalam. Realitas politik saat ini menunjukan keterwakilan perempuan di DPR RI belum pernah menembus angka 30 persen. Justru di DPR RI periode 2014-2019, persentase anggota perempuan malah menurun dibanding periode sebelumnya. Saya harap, di periode 2019-2024 jumlahnya bisa meningkat signifikan,” harap Bamsoet.
Dijelaskan politisi dari Partai Golkar ini, sejak era Reformasi DPR RI periode 1999-2004, telah menempatkan 45 perempuan (9 persen) dari 500 jumlah anggota DPR RI. Jumlahnya meningkat menjadi 61 perempuan (11,09 persen) dari 550 anggota DPR RI di periode 2004-2009.
Sewindu Reformasi, di periode 2009-2014, jumlah perempuan di DPR RI meningkat tajam menjadi 101 perempuan atau 18,04 persen dari 560 anggota DPR RI. Jumlah ini justru menurun di periode 2014-2019 yang hanya menempatkan 97 perempuan (17,32 persen) dari 560 anggota DPR RI.
“Saya mengkaji, setidaknya ada tiga kendala yang menjadikan keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah. Pertama, partai politik belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan peluang yang luas kepada kaum perempuan. Kedua, kaum perempuan sendiri belum siap berkompetisi secara terbuka dalam dunia politik. Terakhir, kultur masyarakat belum sepenuhnya berpihak pada peningkatan peran kaum perempuan. Kendala tersebut harus diselesaikan semua pihak, agar partispasi perempuan dalam bidang politik bisa meningkat,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Bamsoet meminta agar wanita Indonesia meneladani perjuangan R.A. Kartini. Karena, berkat perjuangan R.A. Kartini, perempuan Indonesia memiliki berbagai privilege, termasuk di dalam bidang politik, dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
“Kedua undang-undang tersebut telah mewajibkan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan, baik dalam susunan kepengurusan partai politik maupun dalam daftar calon anggota legislatif,” tutup Bamsoet. (*)
