BATAM, satukanindonesia.com – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menerima langsung massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Kota Batam di halaman depan Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026). Kamaluddin turut mendengarkan orasi dan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Ini merupakan hari kedua Kamaluddin menerima aspirasi mahasiswa. Sehari sebelumnya, ia juga menerima audiensi mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan nasional dan daerah.
Dalam aksi unjuk rasa kali ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi total atau penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan ulang Undang-Undang Polri, mendesak TNI kembali ke barak, menolak kenaikan harga BBM, serta mengevaluasi Program Koperasi Desa Merah Putih.
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti pembangunan Kota Batam yang dinilai belum memperhatikan prinsip ekologis serta mendesak Pemerintah Kota Batam segera menuntaskan persoalan sampah, air bersih, dan banjir.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Kota Batam, Ashari, mengatakan persoalan air bersih, sampah, dan banjir merupakan program prioritas yang pernahnya dijanjikan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, saat kampanye.
“Apakah hari ini tiga persoalan itu masih ada? Faktanya masih ada. Padahal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sudah menjabat lebih dari satu tahun. Bahkan ini menjadi program prioritas beliau,” tegas Ashari.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kamaluddin mengapresiasi semangat dan kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan bangsa dan daerah. Ia menilai sikap kritis mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kita juga di DPRD terus mendorong persoalan ini agar setiap waktu ada progres perbaikan. Kita yakin pemerintah terus berupaya maksimal untuk memperbaiki, mengevaluasi, dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Kamaluddin.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Batam juga menerima langsung dokumen berisi aspirasi tertulis yang diserahkan oleh perwakilan mahasiswa untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.(**/HAG)
