Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menegaskan bahwa data pertahanan memiliki sifat rahasia dan membawa risiko terhadap kedaulatan negara jika diungkapkan secara terbuka kepada publik.
“Data pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” ujar Meutya di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin (8/1/2024).
Meutya menanggapi permintaan sejumlah calon presiden kepada Menteri Pertahanan dan Calon Presiden Prabowo Subianto untuk membuka data pertahanan negara dalam debat ketiga Pilpres 2024.
Dia menyatakan bahwa para calon presiden yang meminta hal tersebut tidak menyadari risiko yang mungkin timbul terhadap pertahanan dan kedaulatan negara, terutama karena debat tersebut disiarkan secara langsung oleh media dan dapat menarik perhatian dunia.
“Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik meski sudah dicecar sebegitu rupa,” katanya.
Meutya, yang juga merupakan legislator yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen, berpendapat bahwa debat mengenai pertahanan negara seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden, karena isu tersebut rawan terhadap kedaulatan bangsa.
“Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan,” ujarnya.
Meutya berharap agar rakyat bijak dan berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depan karena kedaulatan negara menjadi taruhannya. Ia menekankan bahwa kondisi geopolitik dunia yang rentan dapat berdampak pada Indonesia, dan oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk menjamin kedaulatan negara.
Pada debat ketiga Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendesak Prabowo Subianto untuk membuka data terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan beberapa kebijakan lain di Kementerian Pertahanan.
Namun, Prabowo memilih untuk tidak terpancing menjawab pertanyaan tersebut dan mengajak diskusi tertutup dengan kedua pasangan calon. (***)
